Ada Bias Politik Dibalik OTT Eldin?

MEDAN, PUBLIKA.CO.ID – Jelang tenggat pemberlakuan UU KPK hasil revisi, yang jatuh tempo hari ini (Kamis, 17/10), komisi antirasuah menjaring dua kepala daerah lewat operasi tangkap tangan (OTT). Salah satunya Walikota Medan, H.T. Dzulmi Eldin. Bias politik pun menyeruak.

Loading...

Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Medan sejak Selasa (15/10) malam, sekira pukul 21.35 WIB hingga Rabu (16/10) dinihari. Walikota Medan, H.T. Dzulmi Eldin diamankan setelah penyidik KPK menjaring Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Isa Anshari dari kediamannya di kawasan Simpang Limun, Medan.

“Ada tim yg lakukan kegiatan di Medan td malam. Skrg sebagian diperiksa di Polrestabes Medan,” ungkap Juru Bicara KPK, Febry Diansyah, kemarin (16/10) ketika dikonfirmasi terkait OTT tersebut.

Beberapa jam berselang, kalangan wartawan di Medan sudah menerima konfirmasi dari Febry yang lebih rinci. Disebutkan, dari OTT Selasa malam hingga Rabu dinihari total ada tujuh orang diamankan, termasuk Walikota Medan dan Kepala Dinas PU Isa Anshari. Selebihnya, unsur protokoler dan ajudan Walikota, juga pihak swasta.

Disebutkan pula, uang yang diamankan berjumlah lebih dari Rp200 juta. Diduga, ini merupakan praktik setoran dari dinas-dinas yang sudah berlangsung beberapa kali.

Dalam keterangannya kali ini, Febry juga mengungkap kalau

Walikota Medan sudah diboyong ke Jakarta melalui jalur udara. Sedangkan enam orang lainnya menjalani pemeriksaan di Markas Polrestabes Medan.

“Dalam waktu maksimal 24 jam, KPK akan tentukan status hukum perkara dan pihak yg diamankan,” pungkas Febry.

Sebelumnya, pada Senin (14/10), KPK juga menjaring Bupati Indramayu, Supendi. Pintu masuknya sama, Dinas PU di kabupaten yang terletak di Jawa Barat itu. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memaparkan, selain Supendi turut dijaring tujuh orang lainnya dalam OTT di Indramayu. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Omarsyah; Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Wempy Triyono dan staf Bidang Jalan Dinas PUPR Ferry Mulyono. Kemudian, sopir Supendi bernama Sudirjo; ajudan Supendi bernama Haidar Samsayail, pengusaha bernama Carsa AS dan Kepala Desa Bongas bernama Kadir.

Baca juga:  DZULMI ELDIN TIBA DI GEDUNG KPK

“KPK menerima informasi adanya dugaan permintaan uang dari Bupati kepada rekanan terkait beberapa proyek yang dikerjakan oleh rekanan,” kata Basaria dalam konferensi pers, Selasa (15/10), sembari menyebut uang yang dijadikan barang bukti berjumlah Rp100 juta.

Selanjutnya, Selasa (15/10) malam, KPK sejumlah pejabat di instansi vertikal yang bertugas di Kalimantan Timur (Kaltim). Penjaringan dilakukan di sejumlah tempat, yakni Samarinda, Bontang, dan Jakarta. Total ada delapan orang yang terjaring dalam OTT terkait paket pekerjaan jalan multi years (tahun jamak) di bawah naungan Kementerian PUPR. Mereka adalah Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII, Pejabat Pembuat Komitmen dan sejumlah staf Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII, serta pihak swasta.

Diketahui, teknik penyadapan menjadi andalan KPK dalam menjalankan OTT selama ini. Teknik ini tak lagi bisa dijalankan dengan mudah jika UU Revisi KPK berlaku efektif hari ini. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengingatkan kepada pemerintah bahwa UU KPK hasil revisi otomatis diundangkan paling lambat 1 bulan setelah disahkan oleh DPR.

“Dalam UUD 1945, dalam hal setelah persetujuan bersama (pemerintah dan DPR) pada 17 September, 30 hari tidak ditandatangani oleh Presiden maka (UU KPK hasil revisi) sah berlaku dan wajib diundangkan,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara No. 59/PUU-XVII/2019 di Jakarta, Senin (14/10).

Wahiduddin menyebut, UU KPK hasil revisi bisa diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada hari ini, lantaran pengesahan oleh DPR telah berlangsung 17 September lalu. Faktanya, hingga tadi malam Presiden RI Joko Widodo belum menandatangani revisi UU yang menuai kontroversi tersebut.

Baca juga:  ELDIN KENA OTT, AKHYAR KUMPULKAN PEJABAT

Sementara itu, desakan agar Presiden Jokowi menganulir pemberlakuan UU KPK hasil revisi itu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) juga otomatis tidak lagi berarti per hari ini. Kondite inilah yang kemudian memunculkan bias politik terkait gerakan beruntun KPK meng-OTT dua kepala daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

Sumber Media di kalangan Istana menyebut gerakan KPK kali ini patut diduga sebagai upaya membentuk opini publik dalam menganulir UU KPK hasil revisi dan mendorong Presiden Jokowi meneken Perppu KPK. “Intinya, ada kekuatan di luar Istana yang tak ingin kehilangan pengaruh di KPK. Jika UU KPK hasil revisi diundangkan, maka tak ada kekuatan lain di luar konstitusi yang memengaruhi KPK,” ujar sumber tersebut.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin sudah menunjukkan kegerahannya terkait desakan mahasiswa agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Pernyataan dia lontarkan menanggapi tenggat waktu yang disampaikan mahasiswa agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober 2019. Bila Jokowi tak menerbitkan Perppu, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi besar-besaran.

Ngabalin menyebut, tekanan atau ancaman yang disampaikan oleh mahasiswa kepada Pemerintah ini tidak bagus, apalagi disampaikan langsung oleh kalangan intelektual muda. “Jangan membiasakan diri melakukan tekanan. Mengancam itu tidak bagus. Jangan pernah memberikan batas waktu kemudian mengancam itu tidak bagus,” kata Ngabalin di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober lalu.

Bias politik OTT KPK yang turut menyasar Walikota Medan juga disebut-sebut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang. Hal ini disuarakan Direktur Sabang Merauke Institute Abdullah Rasyid.

Di balik keprihatinannya, kepada wartawan Rasyid menilai penangkapan Eldin bisa ditafsirkan lain dari sisi politik. Sebab, penangkapan dilakukan KPK jelang Pilkada Medan 2020.

Menurut politisi Demokrat itu, tidak menutup kemungkinan bahwa publik akan bertanya-tanya mengenai tujuan lain di balik OTT tersebut. Publik bisa saja menilai penangkapan itu bagian dari skenario memuluskan calon tertentu.

Baca juga:  Tawuran Mahasiswa Nommensen Medan, 1 Orang Tewas

“Rumor bisa berkembang bahwa ini bagian skenario mencegah incumben maju kembali, karena ada calon yang diatur untuk menjadi walikota Medan. Tapi kita berharap semoga itu tidak benar,” pungkasnya.

Pandangan miring terkait gerakan OTT jelang tenggat waktu diundangkannya UU KPK hasil revisi juga disampaikan jurnalis senior Affan Bey Hutasuhut. Menurutnya, KPK terlalu memaksakan diri menjerat kepala daerah dengan barang bukti ratusan juta rupiah.

“Ini apa maunya unsur pimpinan KPK? Kayaknya terlalu memaksakan diri sebelum pergantian unsur pimpinan dan pemberlakuan UU KPK hasil revisi,” ujar jurnalis yang sudah malang melintang di sejumlah media berskala nasional ini.

Sementara itu, berdasarkan sumber terpercaya yang diperoleh wartawan,
Eldin diamankan tidak dalam kondisi sedang menerima uang yang diduga sebagai upeti dari Kadis PU Medan. Dia diamankan secara terpisah, setelah sebelumnya KPK mencokok Kadis PU Medan dan pihak swasta di kediamannya di Kawasan Simpang Limun, Medan.

Meski begitu, informasi terkini yang disampaikan KPK sekira pukul 23.20 tadi malam, status Eldin sudah menjadi tersangka, bersama Kadis PU Isa Anshari dan Kepala Sub Bagian Protokoler Pemko Medan, Syamsul Fitri Siregar. like

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Isa Anshari menjadi tersangka pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Sementara Eldin dan Syamsul Fitri Siregar sebagai penerima dijerat melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Loading...

Komentar Facebook