Waduh… Ancaman Serius Dari Sunda Empire untuk Negara yang Tak Mau Daftar Ulang, Indonesia Termasuk Salah Satunya

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Sunda Empire mengeluarkan ancaman serius. Ancaman itu dikeluarkan terhadap negara-negara yang tak mau daftar ulang.

Loading...

Tak cuma di Jawa Barat, Sunda Empire rupanya telah menyebar hingga ke Aceh.

Keberadaan Sunda Empire yang sebelumnya menyebar di wilayah Jawa Barat, kini juga sampai di Lhokseumawe, Aceh. Di Aceh Sunda Empire disebut-sebut sebagai Kekaisaran Matahari yang memiliki kekuasaan seluas bumi.

Bahkan ada jabatan Gubernur Jenderal Teritori Pasifik, yang dipegang oleh Renny Khairani. Kabar tersebut mulanya diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial.

Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah anggota Sunda Empire tengah melakuka kegiatan di sebuah ruangan.

Melansir tayangan YouTube tvOneNews yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pasifik di Sunda Empire.

Dalam tayangan tersebut, Renny menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.

Tak segan-segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia.

Bahkan kelompok Sunda Empire ini memberikan ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.

“Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup,”

“Ya akan ditutup, termasuk Indonesia,” ujar Renny saat diwawancarai awak media.

Tak cuma Indonesia, Renny mengatakan akan menutup akses negara di seluruh dunia jika negara-negara tersebut tidak bergegas untuk mendaftarkan ulang negaranya.

“Indonesia juga, seluruh dunia,” ujar Renny.

Lebih lanjut Renny mengungkapkan, meski kini masa pemerintahan Presiden Jokowi belum berakhir, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan Indonesia tidak kunjung melakukan registrasi ulang maka mau tidak mau masa pemerintahannya akan berakhir.

“Walau pun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis,” terang Renny.

Renny kembali menegaskan, negara-negara di dunia wajib melakukan daftar ulang dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta membayar pajak-pajaknya.

“Mereka wajib mendaftar ulang kembali, dan melaporkan pertanggungjawabannya, dan membayar pajak-pajaknya juga,” pungkas Renny.

Menanggapi hal itu, pihak kepolisian Lhokseumawe telah mendalami keberadaan kelompok tersebut.

Polisi mengatakan telah mengetahui keberadaan Sunda Empire di wilayah Aceh, dan telah mengantongi nama-nama para anggotanya.

“Nah ini akan kita tindaklanjuti, kita akan telusuri,” ujar Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Ahzan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Ahzan mengatakan anggota Sunda Empire di Aceh sudah mencapai puluhan orang.

“Informasi dari masyarakat, acara mereka ada puluhan orang,” ungkap Ahzan.

Meski begitu Ahzan menyebutkan pihaknya masih terus mendalami keberadaan kelompok tersebut.

“Tapi kita belum tahu, anggota yang sudah mereka rekrut, tapi yang jelas menurut informasi yang kita terima ada puluhan orang yang hadir di acara tersebut,” ucapnya.

“Makanya apabila sesuatu tidak datang dari Bandung tidak dilantik,”

Dengan alasan itu, Rangga Sasana mengklaim berbagai lembaga dunia yang lahir di Bandung.

“Makanya PBB lahirnya di Bandung, SLW di Bandung, NATO di Bandung, Pentagon di bandung, Bank Dunia pun di Bandung dengan modal dari bumi Nusantara,” tegasnya.

Menanggapi penjelasan petinggi Sunda Empire ini, Dedi Mulyadi hanya tersenyum dan setengah tertawa.

Ia membebaskan Rangga Sasana untuk berpendapat.

Meski demikian, apa yang disampaikan olehnya masih bisa dicek kebenarannya.

“Iya yang pertama disilahkan aja, orang-orang boleh berpendapat apapun,” ucapnya sambil terkekeh.

“Tetapi dari aspek rasio, sejarah, kan kita bisa memahami dunia di mana pusatnya, dimana dataran yang paling tinggi,”

“Di mana lahirnya PBB, di mana lahirnya NATO,”

“Kan semuanya sudah tercatat dengan baik dalam sejarah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga sudah memberikan komentar tentang kelompok ini.

Dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com Dedi Mulyadi menilai, munculnya orang-orang yang mengaku punya kerajaan dan bangga dengan seragam ala militer merupakan penyakit sosial yang sudah lama terjadi di Indonesia.

Dedi menyebut, fenomena itu merupakan problem sosial yang sudah akut dan berlangsung sejak lama.

Hal itu disampaikan Dedi ketika diminta komentar terkait Sunda Empire yang saat ini heboh di masyarakat, terutama di Jawa Barat.

Menurut Dedi, ada problem sosial yang berlangsung cukup lama, yaitu masyarakat indonesia terbiasa masuk ke wilayah berpikir yang tidak realisitis atau terlalu obsesif.

“Ada obsesi mendapat pangkat tanpa proses kepangkatan atau instan. Ada obsesi ingin cepat kaya,” kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (17/1/2020).

Dedi mengatakan, di Indonesia itu dalam kehidupan sosial, banyak kelompok masyarakat yang setiap hari mencari harta karun, emas batangan, uang Brazil dan sejenisnya.

Perilaku itu berlangsung lama dan tak pernah berhenti sampai saat ini.

“Banyak orang yang kaya raya jatuh miskin karena obsesi itu. Sampai miskin pun masih berharap obsesi itu tercapai,” kata wakil ketua Komisi IV DPR RI ini.

Namun, kata Dedi, di sisi lain, kelompok adat yang memiliki sistematika cara berpikir realistis dan berbasis aspek alam mengalami peminggiran, baik dalam stasus sosial di masyarakat, maupun dalam status lingkungan.

“Misalnya areal adat komunitas adat kian sempit, tak dapat pengakuan. Kemudian membuat stigma bahwa mereka (kaum adat) adalah kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan asas kepatutan pranata sosial kemapanan hari ini,” katanya.

Untuk mengantisipasi kelompok-kelompok obsesif itu, Dedi mengatakan negara harus memberikan penguatan terhadap kaum adat yang memiliki historis yang jelas dan jauh lebih realitis.

“Mereka ada yang petani, nelayan, penjaga hutan dan laut. Mereka lebih mapan dan tak pernah ada unsur penipuan. Negara harus melakukan tindakan agar kasus itu tidak berefek negatif terhadap kaum adat,” tandasnya.

sumber: tribunews

Loading...

Komentar Facebook