ADK Tepis Isu Musda Golkar Sumut Tidak sah

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MEDAN, PUBLIKA.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung memastikan Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Sumut tidak menyalahi aturan atau melanggar AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai.

Loading...

Menurutnya, segala komponen untuk pelaksanaan musda telah terpenuhi. Termasuk perihal mandat kepadanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk membuka Musda.

“Setiap musda yang diberi mandat ada 9 sampai 10 orang. Ini soal teknis saja, musda sudah harus dilaksanakan kemarin, karena ada rapat di Jakarta, atas izin ketua umum musda ini diundur, tadi pagi saya datang ke sini semua peserta sudah hadir lengkap, pak Aziz (Waketum DPP Partai Golkar, Azis Syamsuddin) rupaya ada tugas sampai siang ini, urusan Omnibus Law,” ujar Doli saat ditemui usai penutupan Musda X, di Hotel JW Marriott, Medan, (24/2/2020).

Baca juga:  Ahmad Yasir Ridho Lubis Calon Tunggal

“Karena peserta musda sudah lengkap, komponen sudah terpenuhi, ada unsur DPP, ada unsur DPD provinsi, ada DPD kabupaten/kota, semua peserta musda ini datang kepada saya sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga penanggungjawab musda, musda ini sudah tertunda satu hari jadi temen-temen tidak ada masah jadi ini soal teknis saja,” tegas Ketua Komisi II DPR RI itu.

Setiap penerima mandat, kata dia, berkewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan Musda. Ia juga tidak yakin bakal ada musda tandingan.

“Orang musda sudah selesai, musda dari mana lagi. Saya kan Waketum. Semua hasil musda akan dilaporkan ke ketua umum atau DPP, nanti DPP akan verifikasi semua, bukan hanya Sumut. Saya kan juga di DPP, apakah misalnya ada hal-hal. Saya pastikan musda sudah sesuai juklak, AD/ART,” jelasnya.

Baca juga:  Walikota Bogor Positif Corona, Ini Kronologinya

Di Petunjuk Pelaksana (Juklak) juga, lanjut dia, juga diatur tentang pendaftaran bakal calon. Bahkan, masa pendaftaran diperpanjang sehari.

“Semua unsur di AD/ART dan juklak sudah terpenuhi. Tidak ada pelanggaran Di DPP gak ada dualisme, satu Ketua Umum Airlangga Hartarto,” bilangnya.

Doli juga menyindir Meutya Hafid yang kerap salah menyampaikan informasi. Menurutnya, Ketua Komisi I DPR RI mengurus bidang komunikasi.

“Kewenangan Musda ada di Korbid kepartaian, salah satunya bidang organisasi, keduanya tadi pidato, pak Zulfikar,” bilangnya.

Sebelumnya, kepada media, Azis Syamsuddin mengatakan bahha dirinyalah yang diberi mandat ketua umum untuk membuka Musda Partai Golkar Sumut. Ia juga mengaku tidak tahu kenapa akhirnya yang membuka Musda Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Baca juga:  Pemerintah Dan DPR Setujui Pilkada Ditunda

Azis mengatakan nantinya dia akan datang ke Medan membuka musda sesuai mekanisme yang ada. Namun, Azis belum memastikan kapan dia akan membuka Musda tersebut.

Ia juga buka suara soal informasi adanya diskresi dari Ketum Airlangga Hartarto kepada Wagub Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) untuk menjadi calon ketua Golkar Sumut. Meski tak menjawab lugas, Azis mengatakan akan menyampaikan hal itu jika sudah membuka Musda Golkar Sumut secara resmi.

“Nanti, saya tidak etis mengungkapnya dalam forum yang belum saya buka. Nanti saja kalau saya sudah buka, saya sampaikan,” tuturnya.

Loading...

Komentar Facebook