Warga Medan Mengeluh, BPJS Mengaku Belum Menerima Putusan MA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MEDAN, PUBLIKA.CO.ID – Putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum dijalankan. Padahal, MA memutuskan pembatalan akhir Februari lalu.

Loading...

Salah seorang peserta BPJS warga Medan Denai, Denni Effendi, mengaku masih membayar penuh tagihan iuran BPJS Kesehatan bulan Maret 2020. “Masih bayar Rp. 170.500 dengan biaya administrasi Rp 2.500 untuk 4 anggota keluarga,” ucap dia.

Terkait hal ini, melalui siaran persnya, BPJS Kesehatan klaim sampai saat ini belum menerima salinan putusan MA terkait dengan pemberitaan yang beredar, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan judicial review terkait Perpres 75 tahun 2019.

“Sampai saat ini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga belum dapat memberikan komentar lebih lanjut,” terang Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Iqbal menambahkan, saat ini BPJS Kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan. Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” tandas Iqbal.

Loading...

Komentar Facebook