Soeharto Dan Supersemar

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Hingga kini Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) masih menyimpan sejuta misteri. Supersemar bak hilang ditelan bumi seolah dibawa oleh Soekarno dan Soeharto yang telah pergi ke alam baka untuk selamanya.

Loading...

Meskipun sudah Namun 54 tahun sejak diterbitkan Soekarno, namun  penilitian tentang fakta dibalik Supersemar selalu menarik untuk diteliti oleh pakar sejarah. Meskipun demikian tak satupun pakar sejarah yang mengakui keontentikan surat perintah yang dikeluarkan Soekarno tersebut.

Bahkan Soekarno sendiri dengan tegas membantah isi surat tersebut. Lewat pidatonya  pada tanggal 17 Agustus 1966, Soekarno bahkan mengecam pihak yang dianggapnya telah mengkhianati perintahnya sendiri sebagai Panglima Tertinggi.

“Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak,” kata Soekarno dalam pidatonya yang sangat fenomenal dengan judul ‘Jasmerah’.

Sejarawan berpendapat bahwa  Supersemar  adalah surat yang memberi perintah kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengembalikan ketertiban dan keamanan umum saat itu yang sudah mengalami kekacauan.

Surat perintah itu juga adalah perintah kepada Soeharto agar  melindungi presiden, semua anggota keluarga, hasil karya dan ajarannya.

Namun, Soeharto kemudian dianggap tidak sepenuhnya melaksanan isi yang termuat dalam surat perintah tersebut. Soeharto bahkan dianggap oleh Soekarno bertindak sendiri diluar perintahnya sebagai presiden.

Langkah pertama yang diambil Soeharto saat itu adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat sebuah Keputusan Presiden (Kepres) bernomor 1/3/1966 yang dia tekennya sendiri pada Hari Sabtu, 12 Maret 1966 pukul 04.00 WIB.

Surat itu dinilai janggal, sebab Soekarno pada saat itu masih menjabat sebagi presiden dan Kepala Negara. Dengan modal Supersemar, Soeharto dianggap menafsirkan sendiri isinya tanpa berkoordinasi dengan Soekarno.

Menurut Probosutedjo, Soeharto sebenarnya sangat menyadari bahwa dalan Supersemar tidak ada perintah untuk membubarkan PKI.

“Mas Harto sangat yakin bahwa keamanan akan bisa dipulihkan dengan membubarkan PKI,” ucapnya dalam sebuah memoar yang berjudul ‘Saya dan Mas Harto’.

Beberapa hari kemudian mertua SBY, Sarwo Edhie Wibowo, yang saat itu menjabat sebagai komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), berkonvoi keliling kota dan bergabung dengan untuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI),  Front Pancasila, dan sejumlah organisasi massa untuk menunjukkan kekuatan.

Mantan aktivis KAMI, Jusuf Wanandi, mengatakan demonstrasi  itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa seluruh elemen mahasiswa dan rakyat mendukung seluruh unsur angkatan bersenjata khususnya Angkatan Darat yang pro Soeharto saat itu.

“Saat itu salinan Supersemar dan surat pembubaran PKI disebarluaskan kepada seluruh massa aksi dan media massa yang pro Soharto,” kata Jusuf dalam Menyibak Tabir Orde Baru.

Atas sikap Soeharto tersebut, Sukarno kemudian sangat marah apalagi dengan adanya unjuk rasa besar yang menurut Soekarno sudah ditunggangi oleh kelompok  Soeharto.

Meskipun demikian, Soeharto justru memilih tenang atas kemarahan Soekarno.

“Soeharto bersikap biasa saja saat itu, dia bahkan seolah-olah tidak tahu dengan kemarahan Soekarno”, kata Wanandi.

Setelah melakukan konsolidasi dengan beberapa panglima yang dianggap berpihak kepadanya, Soeharto semakin berani dengan Langkah  mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang dianggap terkait PKI dan terlibat Gerakan 30 September 1965. Lagi-lagi langkah ini diambil Soeharto tanpa berkoordinasi dengan Soekarno yang sebenarnya secara konstitusioal masih menjabat sebagai presiden saat itu.

Lewat berbagai demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang sudah muak dengan PKI kemudian mendesak Soeharto untuk segera mengadakan Sidang MPRS untuk mengeluarkan ketetapan yang mengkukuhkan Supersemar.

Pada 20 Juni-6 Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Umum. Pidato pertanggungjawaban Sukarno yang berjudul Nawaksara, ditolak MPRS. Pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tetang Supersemar.

Menurut sejarawan Baskara T. Wardaya penetapan Supersemar lewar sebuah ketetapan MPRS adalah titik akhir kekuasaan Soekarno, bahkan setelah TAP MPRS itu Soekarno sudah tidak mungkin mencabut Supersemar lagi.

“TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tetang Supersemar adalah awal kekuasaan Soeharto dan Orde Baru sekaligus akhir kekuasaan Soekarno”, tulis Baskara dalam bukunya berjudul Membongkar Supersemar.

Menurut Jusuf Wanandi Supersemar  adalah momentum kemenangan hukum dan politik Soeharto sehingga kemudian  berkuasa penuh selama 32 tahun sejak dilantik sebagai penjabat presiden pada 12 Maret 1967.

“Supersemar adalah salah satu kunci kekuasaan Soeharto hingga mampu berkuasa selama 32 tahun”, kata Wanandi dalam bukunya Meyibak Tabir Orde Baru.

Loading...

Komentar Facebook