Kebijakan Lockdown Kewenangan Pemerintah Pusat

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan lockdown, akibat merebaknya pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Loading...

Meskipun demikian, kewenangan memgambil kebijakan lockdown sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan lockdown tersebut.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, usai menggelar pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/03/2020).

Tito menjelaskan meskipun berbagai pihak mendesak pemerintah untuk memberlakukan lockdown, harus diingat bahwa pemerintah pusat perlu mempertimbangkan banyak hal untuk menempuh kebijakan lockdown tersebut.

“Kita mengenal dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ada beberapa jenis pembatasan yang disebut dengan karantina,” terang mantan Kapolri itu.

Tito menambahkan terkait karantina telah diatur dalam UU Kekarantinaan. Mulai dari pembatasan atau karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan pembatasan sosial yang bersifat massal atau massif di masyarakat.

“Jadi dalam UU itu ada tujuh yang harus dipertimbangkan, mulai dari pertimbangan efektivitas, pertimbangan tingkat epidemi, sampai ke pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur tentang pembatasan atau karantina kewilayahan ini,” ucapnya.

Tito lebih lanjut menyatakan karena sudah menyangkut aspek ekonomi maka pembatasan wilayah dalam jumlah besar menjadi kewenangan pusat. Sebab, terkait dengan dampak ekonomi yang berkaitan langsung dengan masalah moneter dan fiskal.

Lebih lanjut, Tito juga menjelaskan bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa terkait masalah moneter dan fiskal menjadi urusan absolut atau kewenangan pemerintah pusat.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk karantina kewilayahan, pembatasan kewilayahan, kepala daerah  mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat dan yang telah ditunjuk oleh beliau adalah komandan atau Kepala Gugus Tugas Percepatan Covid-19 (Doni Monardo, Kepala BNPB),” pungkasnya.

Untuk diketahui berbagai negara seperti Italia, Malaysia, Iran, Belanda dan Perancis telah memberlakukan lockdown akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19).

Belakangan banyak kelompok masyarakat meminta pemerintah agar segera menerapkan kebijakan lockdown di Indonesia. Bahkan desakan lockdown telah menjadi trending topic yang disuarakan netizen beberapa hari belakangan ini lewat media sosial.

Loading...

Komentar Facebook