Komisi II Akan Panggil DKPP, Bawaslu Dan KPU Terkait Putusan Pemecatan Evi Novida Ginting

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ( DKPP) sehingga DKPP memutuskan meberhentikan Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU.

Loading...

“Dalam waktu, kami Komisi II akan mengundang DKPP, KPU, dan Bawaslu untuk kami minta keterangannya secara rinci,” kata Doli ketika dihubungi wartawan, Kamis (19/03/2020).

Selain itu, Doli juga meminta baik DKPP, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu saling introspeksi secara kelembagaan.

Komisi II, kata dia, berharap pemecatan Evi Novida tak membuat hubungan KPU, DKPP dan Bawaslu terganggu dalam menghadapi Pilkada 2020.

“Akan jauh lebih baik, bila sekecil mungkin dihindarilah adanya kegaduhan sesama penyelenggara. Bila masalah ini tidak terjelaskan dengan baik, saya khawatir akan terjadi demoralisasi dan dapat mengganggu kenyamanan bekerja bagi para penyelenggara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doli mengatakan, pemecatan Komisioner KPU tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi II terhadap keberadaan, fungsi, tugas, dan kewenangan para lembaga penyelenggara sesuai Undang-Undang tentang Pemilu.

Yang terpenting dari kasus ini, kami Komisi 2 akan mengambil pelajaran berharga dan menjadi bahan evaluasi kami,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Evi Novida Ginting Manik dipecat dari jabatannya sebagai Komisioner KPU, berdasarkan hasil sidang DKPP, Rabu (18/3/2020).

Evi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.

Pemecatan Evi diputuskan dalam sidang DKPP yang digelar Rabu (18/3/2020).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan,” kata Plt Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Dalam pernyataan resminya, Kamis (19/3/2020), Komisioner KPU Evi Novida Ginting menjelaskan keberatannya atas putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang pengadunya Hendri Makaluasc, Caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra.

“Dapat saya jelaskan bahwa pokok permasalahan Pengaduan saudara Hendri Makaluasc adalah mengenai perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2009. Dia dan Bawaslu RI memiliki penafsiran yang berbeda dari penafsiran KPU RI, KPU Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Loading...

Komentar Facebook