Tak Terima Putusan, Evi Novida Ginting Gugat DKPP

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Evi Novida Ginting Manik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dipecat dari jabatannya, Rabu (18/03/2020) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyatakan gugatan.

Dalam pernyataan resminya, Kamis (19/3/2020), Komisioner asal Medan ini menjelaskan keberatannya atas putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 yang pengadunya Hendri Makaluasc, Caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra.

Loading...

“Dapat saya jelaskan bahwa pokok permasalahan Pengaduan saudara Hendri Makaluasc adalah mengenai perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2009. Dia dan Bawaslu RI memiliki penafsiran yang berbeda dari penafsiran KPU RI, KPU Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Keberatan diajukannya lantaran Hendri Makaluasc sudah mencabut Pengaduan dalam sidang DKPP tanggal 13 November 2019.

Pencabutan disampaikan Pengadu kepada Majelis DKPP secara langsung dalam sidang dengan menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Akibat dari pencabutan pengaduan, sambungnya, maka diartikan Hendri sudah menerima dan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

“DKPP hanya memiliki kewenangan, secara pasif, mengadili pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Pengadu (Hendri,red). Artinya DKPP tidak bisa melakukan pemeriksaan etik secara aktif bila tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik. Pencabutan Pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi dalam perkara ini,” jelas Evi yang juga dosen FISIP USU tersebut.

Pelaksanaan peradilan etik oleh DKPP tanpa adanya pihak yang dirugikan seperti dalam perkara ini, jelas dia, sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 kepada DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang pasif atu DKPP dapat bertindak bila tidak ada pihak yang dirugikan.

“Putusan DKPP kepada saya dan KPU RI. KPU Kalbar terlalu berlebihan karena sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan pokok permasalahannya hanya mengenai perbedaan penafsiran Putusan MK,” tandasnya dia.

Karenanya, Evi Novida mengajukan gugatan kepada DKPP untuk pembatalan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020.

“Dalam gugatan tersebut, saya akan menyampaikan alasan-alasan lainnya agar Pengadilan dan Publik dapat menerima adanya Kecacatan Hukum dalam Putusan DKPP,” tandasnya.

Loading...

Komentar Facebook