FITRA: Pencairan Dana Tak Terduga 1 Milyar untuk Wabah Penanganan Covid-19 Tidak Sesuai Aturan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, ASAHAN – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Kabupaten Asahan, menemukan adanya dugaan pelanggaran didalam proses pencairan Dana Tak Terduga (TT) Tahun 2020 sebesar 1 Milyar untuk penanganan Covid 19 di Kabupaten Asahan. Hal itu disampaikan langsung oleh ketua Fitra Kabupaten Asahan, Selamat di Asahan, Selasa (9/4).

Loading...

Selamat mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang digelar antara DRPD Asahan dengan seluruh OPD terkait penanganan Covid 19 di Kabupaten Asahan pada (20/3) lalu, diketahui, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan, Ismet telah menyatakan, dana Tak Terduga sebesar Rp 1 Milyar telah dicairkan untuk penangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan rapat tersebut, lanjut Selamat, dana tak terduga tersebut telah dicairkan sebelum adanya penetapan status tanggap darurat bencana dari Bupati Asahan selaku kepala daerah. “Apa tidak aneh pencairannya. Seharusnya dana tak terduga tersebut bisa dicairkan setelah penetapan status, bukan malah sebaliknya,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, berdasarkan aturan, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dari Dana Tak Terduga yang selanjutnya akan diusulkan terlebih dalam rancangan perubahan APBD 2020.

“Berdasarkan aturan, tata cara pelaksanaan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan setelah adanya pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang dalam hal ini melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD,” paparnya.

Selamat menjelaskan, proses tersebut harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana disebutkan bahwa penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

“Penentuan status dan tingkat bencana nasional dan daerah harus memuat beberapa indikator seperti jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang telah ditimbulkan,” tegasnya.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Selamat menambahkan, selain itu, PPKD selaku BUD dapat mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana setelah adanya bencana paling lambat satu hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya status dan penerimaan RKB.

“Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, selain itu, penggunaan dana tanggap darurat bencana tersebut harus dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, ” tambahnya sembari mengakhiri pembicaraan.

Terpisah, Kepala Dinas Kominfo Asahan, Rahmat Hidayat Siregar ketika dikonfirmasi membenarkan adanya status siaga darurat terkait COVID-19.”Terkait Covid-19, Kabupaten Asahan telah menetapkan status siaga darurat bro,” ungkapnya ketika dikonfirmasi wartawan.

Kepala Dinas Kominfo Asahan enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya terkait proses pencairan dana Tak Terduga (TT) untuk penanganan Covid 19 yang diduga tidak sesuai dengan aturan. “Ntar aja kita ketemuan bro, ngetik-ngetik WA susah, konfirmasi langsung aja,”terangnya.(rudi yansah ritonga)

Loading...

Komentar Facebook