Kasihan, Anggota DPRD Diterlantarkan Pihak Rumah Sakit, Begini Ceritanya!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, ASAHAN – Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan, Rippy Hamdani, merasa kecewa akibat ditelantarkan saat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang (RSUD-HAMS) Kisaran. Sabtu (11/4) sekira pukul 09.00 Wib.

Loading...

Pasalnya Rippy Hamdani ingin melaporkan untuk diperiksa kesehatannya ke pihak RSUD-HAMS Kisaran bahwa dirinya sempat melayat ke rumah duka Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari fraksi Partai Golkar yang meninggal dunia dan dinyatakan  positif Covid-19 sebelumnya.

Rippy menceritakan kehadiran dirinya atas arahan dari Direktur Utama RSUD-HAMS, Kisaran, dr Edy Iskandar yang mengatakan untuk hadir pada Sabtu (11/4) pukul 09.00 Wib, agar dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Selanjutnya saat hadir di RSUD-HAMS Kisaran, Rippy tidak langsung dilayani dan diarahkan perawat yang ada saat itu untuk melapor ke pihak Tata Usaha. Namun pihak tata usaha tidak berani mengambil keputusan dan harus menunggu perintah dari Dirut RSUD-HAMS Kisaran, dr Edy Iskandar.

Kemudian Rippy kembali menghubungi dr Edy Iskandar, namun saat dihubungi melalui via telepon, nomor handphone Dirut RSU-HAMS Kisaran itu tidak dihubungi karena tidak aktif.

“Saya kecewa atas sikap pelayanan pihak RSU-HAMS Kisaran, karena ketika saya ingin melapor untuk menguji kesehatan tidak mendapatkan kejelasan yang pasti, saya khawatir jika begini terus pelayanan yang dilakukan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Asahan dapat membahayakan bagi masyarakat, mohonlah Dirut RSU-HAMS Kisaran untuk kooperatif dalam penanganan,”jelas Rippy kepada wartawan. Sabtu (11/4)

Ditempat yang sama, salah seorang perawat yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa saat ini RSU-HAMS Kisaran saat ini kekurangan alat Rapid Test untuk masyarakat, sehingga kemungkinan beberapa masyarakat yang ingin melakukan uji kesehatan terkait Covid-19 sedikit terkendala karena belum sepenuhnya Pemerintah Daerah  menyediakan alat Rapid Test.

“Kekurangan alat Rapid Test  menjadi kendala saat ini, mungkin hal itu yang menjadi permasalahan anggota DPRD Asahan itu tidak dapat dilakukan uji kesehatan,”akunya

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabuapaen Asahan, Nurdin seperti tidak dapat menjawab secara pasti kapan alat Rapid Test dapat tersedia di RSU-HAMS, dan berharap agar masyarakat jangan panik.

“Ini situasi darurat dan harus kita hadapi bersama-sama, dan jangan panik”ucap Nurdin saat dikonfirmasi oleh wartawannmelalui via telepon. Sabtu (11/4)

Sementara Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmad Hidayat membantah dan menjelaskan terkait anggota DPRD Kabupaten Asahan yang merasa tidak dilayani di RSUD-HAMS Kisaran, bahwa akan dilakukan pemeriksaan secara khusus karena saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap warga disekitar Almarhum Anggota DPRD Sumut dan warga disekitar rumah salah seorang Kepala Dinas yang dinyatakan Pasien Dalam Pemantauan (PDP).

“Bukan tidak ada alat Rapid Test disana, namun saya sudah koordinasi dengan Dirut RSU-HAMS Kisaran, bahwa anggota dewan tersebut akan dilakukan uji kesehatan setelah tim gugus selesai melakukan uji kesehatan terhadap warga sekitar yang dinyatakan ODP pasca ditetapkannya status positif Almarhum Anggota DPRD Sumut, dan warga sekitar rumah salah seorang Kepala Dinas yang dinyatakan Pasien Dalam Pemantauan (PDP), sehingga tidak dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru,”jelas pria yang akrab di sapa Dayat itu saat dikonfirmasi melalui via telepon.

Ditempat terpisah, Ketua Pergerakan Mahasiswa Tangkap Komplotan Para Koruptor (Permata-KPK) Kabupaten Asahan, Shollahuddin Marpaung, SH mengatakan penolakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Asahan yang ingin menguji kesehatan terkait Covid-19 di RSU-HAMS Kisaran merupakan hal yang sangat memprihatinkan terkait penanganan wabah virus corona yang saat ini menjadi wabah yang menakutkan di tengah masyarakat.

“Anggota Dewan saja tak dipedulikan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang ingin melapor, sudah semestinya Bupati Asahan untuk mengevaluasi kinerja Dirut RSU-HAMS Kisaran, sudah sepatutnya untuk dicopot,”cetus peria yang sering disapa Soleh itu kepada wartawan

Sementara itu, Dirut RSU-HAMS, dr Edy Iskandar belum dapat dikonfirmasi saat dihubungi wartawan melalui via telepon. [rudi yansah ritonga]

Loading...

Komentar Facebook