ICW Minta Presiden Copot Andi Taufan Garuda Putra

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mencopot Andi Taufan Garuda Putra dari jajaran stafsus milenial.

Loading...

Pasalnya Andi Taufan Garuda Putra dinilai telah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi sendiri.

Betapa tidak, sebelumnya Andi Taufan Garuda Putra menyurati para camat se-Indonesia untuk bekerja sama dengan perusahaan pribadinya, PT Amartha Mikro Fintek.

Surat bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 dengan kop garuda pancasila yang dilengkapi tulisan “Sekretariat Kabinet Republik Indonesia” yang ditujukan kepada para camat di seluruh wilayah Indonesia.

Perihal dalam surat itu adalah Kerja Sama sebagai Relawan Desa Lawan COVID-19.

Dalam surat itu disebutkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi program Relawan Desa Lawan COVID-19, sudah melakukan kerja sama dengan perusahaan pribadi Andi Taufan.

Kerja sama itu telah berlangsung dengan realisasi program di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Andi Taufan adalah pendiri sekaligus CEO Amartha hingga saat ini.

“Presiden Jokowi harus segera memecat Staf Khusus yang telah melakukan penyimpangan atau menggunakan jabatannya sebagai staf khusus untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang bersangkutan,” kata Peneliti ICW Wana Alamsyah, di Jakarta, Rabu (15/4).

ICW menilai langkah Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra bermasalah. Pertama, tindakan Andi Taufan mengarah pada konflik kepentingan. Sebagai pejabat publik, ia tak berpegang pada prinsip etika publik.

Peniliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan pejabat publik diharuskan untuk memiliki etika publik, di mana kesadaran dalam mengambil keputusan atau kebijakan tertentu, harus didasarkan pada nilai-nilai luhur dan kepentingan publik.

Nilai-nilai luhur tersebut di antaranya kejujuran, integritas, dan menghindari munculnya konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan publik dan menghasilkan kebijakan publik.

“Konflik kepentingan merupakan salah satu pintu masuk korupsi oleh sebab itu pejabat publik harus dapat membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Konflik kepentingan mesti dipahami secara luas, yakni tidak mendapat keuntungan material semata, akan tetapi segala hal yang mengarah pada kepentingan diri, keluarga, perusahaan pribadi, partai politik, dan lain-lain,” ucap Wana. [*]

Loading...

Komentar Facebook