xxxhub
frustrated trophy mom mounts son. freeporn
tamil sex raylene fucked sana.

Pilkada Serentak Digelar 9 Desember 2020

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rapat antara pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas Pilkada 2020 yang ditunda karena wabah corona akhirnya mencapai kata sepakat.

Loading...

Rapat memutuskan Pilkada Serentak di 270 daerah, yang awalnya dijadwalkan pada 23 September 2020, diundur ke tanggal 9 Desember 2020.

”Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dalam rapat virtual yang diikuti Mendagri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman, Selasa (14/4).

Sebelum tahapan Pilkada 2020 dimulai, Komisi II DPR RI, Mendagri, dan KPU akan menggelar rapat kerja terlebih dahulu.

Rapat tersebut rencananya digelar setelah masa tanggap darurat COVID-19 dinyatakan berakhir, sekitar bulan Juni/Juli 2020.

“Sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak 2020,” ujar Doli.

Sebelum tercapai kesepakatan menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020, KPU sempat memaparkan 3 opsi pelaksanaan pilkada setelah ditunda dari rencana awalnya digelar 23 September 2020.

Opsi pertama yakni pemilihan dilakukan pada 9 Desember 2020. Opsi kedua, pemilihan dilakukan pada 17 Maret 2021.

Dan opsi ketiga, pemilihan dilakukan pada 29 September 2021. “Nah, KPU sudah memberikan opsi A, B dan C. Atau 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021,” kata Arief.

Ia menjelaskan, hingga Senin (13/4), dari total 270 daerah yang akan menggelar pilkada, hanya 15 kabupaten yang tidak ada kasus corona.

Inilah yang makin menguatkan KPU untuk akhirnya menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Jadi dari 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur, 9 provinsi yang terpapar Covid-19.

Kemudian dari 224 kabupaten yang terkonfirmasi Covid-19, yang terpapar ada 209 kabupaten. Jadi hanya 15 saja yang tidak terpapar Covid-19. Lalu dari‎ 37 kota yang terpapar Covid-19 semuanya,” jelas Arief.

Selain menyampaikan sejumlah opsi tanggal pengganti pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, yang akhirnya disepakati di tanggal 9 Desember 2020, KPU juga membuka opsi perubahan sejumlah teknis pelaksanaan pilkada menyikapi pandemi virus Corona.

Salah satu yang dikaji adalah pemungutan suara via pos seperti yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) diluar negeri.

”Dalam kajian kita apakah perlu melakukan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang kita lakukan di pemilu luar negeri untuk pemilu nasional, misalnya memilih boleh menggunakan pos,” kata Arief.

KPU menyiapkan skenario menyiapkan hand sanitizer hingga penyemprotan disinfektan di TPS. Kemudian KPU juga mengkaji untuk memperluas TPS hingga mengurangi jumlah pemilih di TPS.

“Terkait logistik, ini beberapa hal yang jadi skenario kita, misalnya di TPS kita akan meminta disediakan handsanitizer, disinfektan,” kata Arief.

”Termasuk memperluas area TPS. Jadi area TPS yang semula berukuran 10 x 11 (meter) atau 8 x 13 (meter) ini nanti akan kita lakukan. Nah, yang perlu menjadi concern kita, jumlah pemilih di TPS ketentuan bisa 800, kita akan mengurangi jumlah pemilih di TPS.

Kegiatan kampanye beberapa protokolnya juga akan kita sesuaikan. Ini akan mengubah PKPU,” imbuhnya

Masalahnya, kata Arief, opsi-opsi itu akan berdampak pada penambahan anggaran. Sementara saat ini anggaran yang dimiliki KPU justru dipotong.

“Sebagaimana kita ketahui KPU mendapat pemotongan sekitar Rp 279 miliar lebih. Ini sebenarnya agak cukup berat bagi KPU untuk melaksanakan agenda 2020,” ujar Arief.

Arief berharap Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu untuk merevisi UU Pilkada. Perppu tersebut diharapkan keluar paling lambat April 2020 dan langsung dilakukan penyesuaian di PKPU.

“Ada yang harus disesuaikan sebelum Mei 2020 kemudian ada juga yang bisa diselesaikan pada Juli 2020. Tentu kami berharap pembahasan dengan komisi II bisa dilakukan cepat apabila ada perubahan-perubahan.

Termasuk juga pembahasan dengan Kemenkumham dalam rangka proses harmonisasi perubahan PKPU,” tutup Arief. [*]

Loading...

Komentar Facebook

sex videos
sex videos amateur babe tugs and sucks cock outdoors.
phim sex hay