Dikritik Soal KRL, Luhut Bilang Begini

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk menindak tegas kantor yang masih beroperasi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pasalnya hingga kini, penumpang KRL di Jakarta masih dipadati oleh para pekerja yang rentan tertular virus corona.

Loading...

Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

“Jadi saya bilang sama Pak Anies agar perbaiki di hulu. Jadi kantor yang masih buka suruh tutup. Nah Pak Anies bilang ke saya bahwa
akan patroli dan kasih pinalti Rp 100 juta kalau masih buka,” ujar Luhut.

Luhut hingga kini berkeras tidak menghentikan operasi KRL Jabodetabek. Ia mengatakan telah menghitung berbagai risiko atas sikapnya itu.

Salah satu yang membuatnya tetap ingin mengoperasikan KRL di masa PSBB adalah benyaknya penumpang yang berprofesi sebagai operator kesehatan hingga pekerja kebersihan rumah sakit sehingga perlu untuk difasilitasi.

Menurut Luhut, saat ini pemerintah telah menggandeng Polisi, TNI, hingga Satpol PP untuk memeriksa para penumpang yang mau naik KRL. Selain diperiksa suhunya, mereka juga akan ditanyakan tujuannya. Dengan begitu, dia merasa semakin hari keamanan di KRL terus meningkat. “Laporan KRL tadi pagi saya rasa sudah jauh lebih bagus, jaga jarak sudah dipenuhi dan isi tujuan pergi.”

Keputusan pemerintah tetap mengoperasikan KRL dipertanyakan salah satunya oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP Lasarus. Dia mengatakan operasi KRL harus diawasi ketat agar tidak menjadi media penularan Corona. “Sejauh mana pemerintah bisa memperkuat pengawasan? Kita kan sepakat agar Covid ini segera diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jabodetabek masih ada yang belum efektif, tetapi sudah mulai ada kemajuan dibandingkan dengan beberapa pekan lalu.

“Artinya halte, kemudian stasiun, dan terminal sudah mengalami banyak penurunan. Persoalannya bukan pada transportasinya tetapi persoalannya ada di hulu yaitu masih banyaknya pekerja yang bekerja di kantor,” ujar dia dalam keterangan tertulis di laman resmi sekretariat kabinet, setkab.go.id, Selasa (21/4/2020).

Menurut Doni, efektifitas PSBB harus diupayakan, mulai dari tingkat imbauan kemudian akhirnya juga memberikan teguran, peringatan, sampai akhirnya diharapkan gugus tugas daerah ini bisa lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi kepada perkantoran dan juga perusahaan-perusahaan yang masih belum mematuhi protokol kesehatan. [*]

Loading...

Komentar Facebook