Pemotongan Anggaran Dinilai Tidak Serius, Ekonom Faisal Basri Bilang Begini

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga untuk dialihkan ke sektor kesehatan dan ekonomi dalam mempercepat penanganan pandemi virus corona dinilai belum maksimal.

Loading...

Namun, pemangkasan tersebut dinilai masih kurang dan bisa dilakukan lebih maksimal agar penghematan bisa lebih ketat.

Menurut Ekonom senior Faisal Basri untuk memulihkan ekonomi dibutuhkan anggaran yang besar dan bisa didapatkan dari pengetatan pengeluaran di kementerian.

Dia menilai pemotongan anggaran tersebut dilakukan belum maksimal. Faisal menilai padahal saat ini perang melawan virus sudah di depan mata dan harus diselesaikan.

“Dengan segala respect saya sampaikan kepada pemerintah. Kalau saya lihat saat ini prioritasnya belum menunjukkan sedang urgent kalau ini krisis,” kata Faisal dalam diskusi ILUNI UI, Rabu (13/5/2020).

Dia mengungkapkan pemerintah seharusnya bisa memangkas kembali anggaran yang tidak krusial di kementerian. Misalnya Kementerian Pertahanan, ada juga anggaran Kementerian PUPR yang bisa dipangkas lagi dan pemerintah melakukan penjadwalan ulang untuk pembangunan infrastruktur.

“Kemudian di PUPR kita mau membangun apa? Sekarang yang harus diselamatkan itu manusianya. Jadi bisa dengan shifting ke proyek padat karya dulu,” jelas dia.

Penjadwalan ulang proyek bisa dilakukan dan bukan dibatalkan. Lalu kementerian Agama yang anggarannya saat ini menjadi Rp 62,4 triliun dari Rp 65 triliun. Kementerian Perhubungan menjadi Rp 37 triliun dari Rp 43 triliun.

“Motongnya ecek-ecek. Keadaan normal penghematan yang dilakukan selama ini ya begini nggak mencerminkan ini urgensinya yang saya prihatin yang dipikirkan utang dulu bukan usaha dulu hemat-hemat dulu,” katanya.

Kemudian anggaran Kementerian Keuangan yang dinilai hanya dipotong terlalu kecil menjadi Rp 41 triliun dari sebelumnya Rp 43,4 triliun. Lalu Kementerian Ristek yang dipangkas menjadi Rp 2,5 triliun dari sebelumnya Rp 42 triliun.

“Untuk Ristek ini ada realokasi sepertinya ke Kemendikbud yang naik kencang dari Rp 36 triliun ke Rp 70 triliun ini oke lah,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Perpres itu mengatur tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Perpres itu merupakan tindak lanjut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam Perpres itu, sejumlah anggaran kementerian dan lembaga pun dipangkas. Anggaran kementerian dan lembaga itu dipotong untuk dialihkan dalam rangka penanganan virus Corona.

“Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. Pergeseran pagu anggaran antar-unit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,” demikian bunyi Pasal 6 ayat 1 a, Perpres tersebut.

Berikut ini sejumlah kementerian dan lembaga yang dipangkas anggarannya:

1. Kementerian Pertahanan, semula Rp 131 triliun, menjadi Rp 121 triliun

2. Kementerian Pertanian, semula Rp 21 triliun, menjadi Rp 17 triliun

3. Kementerian Perhubungan, semula Rp 43 triliun, menjadi Rp 36 triliun

4. Kementerian PUPR, semula Rp 120 triliun, menjadi Rp 95 triliun

5. Kemenriset dan Teknologi, semula Rp 42 triliun, menjadi Rp 2 triliun

6. Kemensos, semula Rp 62 triliun, menjadi Rp 60 triliun

7. Kejaksaan Agung, semua Rp 7 triliun, menjadi Rp 6 triliun

8. Mahkamah Agung, semula Rp 10,5 triliun, menjadi Rp 10,1 triliun

9. Polri, semula Rp 104 triliun, menjadi Rp 96 triliun

10. Mahkamah Konstitusi, semula Rp 246 miliar, menjadi Rp 221 miliar.

Namun untuk beberapa kementerian mengalami kenaikan:

1. Kemendikbud, semula Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun.

2. Kementerian Kesehatan, semula Rp 57 triliun menjadi Rp 76 triliun. [detik.com/red]

Loading...

Komentar Facebook