Carut Marut Pilkada 2020, Selain Cekak Anggaran, Dana Pilkada Rawan Dikorupsi

Banyak daerah tak mampu menambah anggaran Pilkada 2020 sesuai protokol Covid-19. Partai politik mendorong penundaan Pilkada ke tahun depan.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID – Persoalan ketersediaan Anggaran menjadi masalah pelik menjelang Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Sejauh ini banyak pemerintah daerah belum mencairkan dana yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Di sisi lain, pemda juga tak mampu menambah anggaran protokol kesehatan virus corona. Padahal tahapan pesta demokrasi ini mulai dilaksanakan lagi pekan depan, setelah tertunda akibat pandemi Covid-19.

Loading...

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Andriansyah, misalnya, menyatakan sampai saat ini pencairan anggaran tahap kedua belum dilakukan Pemkot Depok. Alasanya, penundaan dilakukan karena Pemkot Depok memfokuskan APBD untuk penanganan pandemi virus corona.

“Anggaran kami Rp 15 miliar. Harusnya termin kedua bulan ini,” kata Andre kepada media, Rabu (10/6/2020).

Anggaran termin kedua untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok, menurut Andre, juga belum dicairkan Pemkot Depok. Total dana untuk KPUD Depok yang telah disepakati untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 sebesar Rp 60,2 miliar.

Semestinya, Andre melanjutkan, anggaran untuk kedua program ini berbeda. Dalam kesepakatan bersama memang tak ada penambahan anggaran dari Pemkot Depok dalam melaksanakan protokol kesehatan pandemi corona. Pemkot menyatakan pemenuhan anggaran protokol Covid-19 seperti alat pelindung diri akan diambil dari dana penanganan pandemi yang telah berjalan atau diberikan dalam wujud barang.

Sementara itu, penyelenggara Pilkada butuh kepastian pencairan tahap kedua. Sebab, kata Andre, tahapan yang dimulai lagi pada 15 Juni nanti salah satunya adalah verifikasi faktual calon independen atau perseorangan. Kegiatan ini membutuhkan pertemuan tatap muka dan sangat riskan menyebabkan penularan corona bila penyelenggara di lapangan tak dibekali APD.

“Kemarin sih sudah ngobrol dengan Pemkot Depok. Katanya supporting anggaran termin kedua oke, tapi waktunya belum tahu. Jadi memang tinggal menunggu kepastiannya,” kata Andre.

KPUD Tangerang Selatan juga belum mendapat pencairan anggaran sesuai NPHD tahap kedua, meskipun Pemkot menyatakan kemampuan APBD mencukupi. Komisioner KPUD Tangsel Ajat Sudrajat menyatakan, total anggaran yang disepakati di awal adalah Rp 60,5 miliar lalu ada tambahan untuk kenaikan honor panitia ad-hoc sehingga menjadi Rp 69 miliar. Kemudian dikurangi lagi karena rasionalisasi beberapa kebutuhan menjadi Rp 67 miliar.

Selain itu, kata Ajat, KPUD dan Pemkot Tangerang Selatan belum membahas tambahan anggaran untuk pelaksanaan protokol Covid-19 sebesar Rp 19 miliar. Rinciannya untuk penyediaan perlengkapan kesehatan sesuai protokol pandemi corona dan penambahan 623 tempat pemungutan suara (TPS) baru.

“Penambahan TPS dilakukan karena harusnya maksimal per TPS 800 pemilih jadi 500 orang. Jumlah yang lebih dari 500 orang harus dipecah ke TPS baru,” kata Ajat kepada media, Rabu (10/6/2020).

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menilai anggaran yang tertuang di NPHD memang mesti dicairkan Pemda sesuai tahapan yang disepakati. Dana tersebut belum termasuk tambahan untuk protokol Covid-19. “Makanya harus ada tambahan anggaran,” kata Fritz.

Di tingkat nasional, Bawaslu mengusulkan penambahan anggaran untuk protokol Covid-19 sebesar Rp 300 miliar kepada Komisi II DPR. KPU RI saat rapat kerja dengan Komisi II DPR pada 28 Mei lalu pun mengusulkan tambahan Rp 535,9 miliar untuk keperluan protokol Covid-19.

Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemda, dan penyelenggara pemilu pada tahun lalu, total anggaran Pilkada 2020 di 270 daerah dalam NPHD senilai Rp 14,98 triliun. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 menyebutkan, Pemda mencairkan anggaran tersebut dalam tiga tahap kepada penyelenggara: KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Tahap pertama pencairan sebesar 40 % di setiap daerah yang dilakukan 14 hari pasca- penandatanganan NPHD. Tahap kedua pencairan sebesar 50 % paling lambat empat bulan sebelum pencoblosan. Dan, tahap ketiga dicairkan 10 % paling lambat satu bulan sebelum pencoblosan.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian menyatakan, dari total anggaran yang disepakati dalam NPHD secara nasional baru dicairkan Pemda ke penyelenggara senilai Rp 5,8 triliun. “Artinya masih ada sekitar Rp 9,1 triliun yang belum ditransfer ke penyelenggara pilkada,” kata dia dalam diskusi virtual Kesiapan Pilkada 2020, Rabu (10/6).

Sementara Mendagri Tito Karnavian pada Senin (8/6) lalu menyatakan dari 129 kepala daerah penyelenggara Pilkada 2020 yang telah melaporkan kondisi ruang fiskalnya, hanya 57 daerah yang mampu membiayai tambahan dana untuk protokol Covid-19 dari APBD-nya. Tambahan dengan APBD ini di luar NPHD.

Salah satu daerah yang menyatakan sudah tak mampu merealisasikan anggaran tambahan pelaksanaan Pilkada yakni Sumba Timur. Gidion Mbiliyora, bupatinya, menyatakan APBD daerahnya sudah terkuras untuk penanganan Covid-19 sesuai anjuran Kemendagri pada Maret lalu.

“Sebaiknya pemerintah pusat saja yang tanggung, karena daerah sudah tidak berdaya lagi,” kata Gidion, melansir Antara, Selasa (9/6).

Hal sama disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Tambahan anggaran memang menjadi masalah bagi Pemda. Komisi II DPR pun telah meminta kepada KPU RI dan Bawaslu RI untuk merinci kebutuhan penambahan, termasuk barang. Permintaan ini untuk menghitung kemungkinan talangan dana tambahan dari APBN.

Politikus Golkar ini menilai idealnya keputusan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang disepakati secara nasional menggunakan dana APBN untuk menutupi kekurangan dana. “Kami sudah meminta Kemendagri membicarakan serius dengan Kemenkeu,” kata Doli.

Penggunaan APBN untuk penambahan anggaran Pilkada 2020, menurut Doli, tak akan mengganggu penanganan Covid-19. Hal ini karena keduanya masih berkait satu sama lain, yakni mencegah penularan Covid-19. Pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember juga memiliki dasar hukum lewat Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang keluar pada 5 Mei dan direstui Satgas Covid-19 melalui surat bernomor B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 pada 27 Mei.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas pun menyatakan pendapat sama. Ia menilai anggaran tambahan bisa dikeluarkan pemerintah pusat melalui APBN agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap aman.

“Waktu rapat bersama Mendagri beberapa waktu lalu, pemerintah pusat berkomitmen memberikan pendanaan Pilkada kepada daerah yang memiliki ruang fiskal sempit. Detailnya dicek besok,” kata Yaqut kepada media, Rabu (10/6/2020).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai semestinya pemerintah ketika memutuskan tanggal pelaksanaan Pilkada 2020 sudah memjamin pula ketersediaan anggaran. Bukan seperti saat ini yang masih gamang antara pemerintah pusat dan Pemda.

“Aturan main penambahan anggaran yang tidak jelas bisa menimbulkan bahaya baru. Apa itu? Penggunaan anggaran yang tidak sesuai akuntabilitas dan anti korupsi,” kata Titi kepada Katadata.co.id, Rabu (10/6).

Potensi tersebut, ujarnya, sangat mungkin terjadi lantaran penambahan anggaran untuk keperluan protokol Covid-19 sangat besar. Kalaupun tambahan anggaran bisa dipastikan sebelum 15 Juni, waktunya terlalu dekat untuk memastikan penggunaannya sesuai akuntabilitas dan prinsip anti korupsi. Misalnya, proses lelang pengadaan APD bakal terburu-buru dan berpeluang asal pilih perusahaan pengadaannya.

Selain itu, kata Titi, ketidak jelasan anggaran bisa mengakibatkan penguatan petugas pelaksana di lapangan menjadi kurang maksimal. Sehingga bisa mendistorsi kualitas penyelenggara Pilkada 2020 di lapangan dan berakibat pada menurunnya mutu demokrasi.

Menurut data The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia pada 2019 masih tergolong cacat meskipun mengalami kenaikan sebesar 0,09 poin dibanding tahun sebelumnya menjadi 6,48 poin. Indonesia pun berada di peringkat 64 dari 167 negara yang disurvei. Selengkapnya bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:

Oleh karena itu, Titi mengusulkan agar Pilkada 2020 dilaksanakan pada Juni tahun depan. Dengan begitu, pemerintah dan penyelenggara akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengatur realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan protokol covid-19. Bahkan, kebutuhan anggaran berpeluang berkurang dari saat ini.

Baginya, tidak akan ada reputasi yang tercederai dengan penundaan Pilkada 2020. Apalagi Pilkada 2020 belum memenuhi indikator ketersediaan regulasi dan  pendelegasian regulasi untuk dikatakan ideal dilaksanakan tahun ini. PKPU, misalnya, sebagai regulasi teknis belum disahkan KPU.

Ini berakibat pada sosialisasi regulasi dan penguatan kapasitas petugas lapangan yang terbatas. Tak heran bila masyarakat akan sulit diyakinkan bahwa petugas di lapangan mengimplementasikan aturan secara maksimal.

Dua indikator tersebut, kata Titi, bisa dipenuhi bila Pilkada 2020 dilaksanakan Juni tahun depan. Pemerintah dan penyelenggara bisa menyusun peraturan secara lebih komprehensif dan memiliki waktu sosialisasi lebih panjang.

Waktu untuk memitigasi risiko penularan Covid-19 pun lebih panjang, karena beberapa daerah penyelenggara merupakan penyumbang kasus positif tebanyak. Salah satunya Kalimantan Selatan yang berada di peringkat 6 provinsi dengan kasus corona terbanyak, yakni 1.565 kasus. “Jadi bukan seolah demokrasi dikalahkan Covid-19, tapi agar penyelenggara lebih siap,” kata Titi.

Wakil Ketua Umum PKB Bidang Pemenangan Pemilu, Jazilul Fawaid setuju dengan peniliaian Titi bahwa Pilkada 2020 pada 9 Desember belum ideal dan perlu dikaji ulang.

Hal pertama yang membuat tak ideal yakni pembatasan kampanye tatap muka seperti direncanakan KPU. Ini berpeluang membuat dana kampanye membengkak “Untuk teknologi kan semua meminta anggaran zoom meeting. Rapat-rapat juga akan terbatas dan tidak maksimal,” kata Jazilul kepada Katadata.co.id, Rabu (10/6).

Kedua, potensi konflik yang belum terlihat dimitigasi oleh penyelenggara. Seandainya terjadi konflik yang menyulut perkumpulan massa, terbuka klaster baru penyebaran corona. Pendapat ini tak berlebihan. Sejumlah daerah dengan kerawanan konflik tinggi memang ikut menyelenggarakan Pilkada 2020, yaitu Papua, Maluku, dan Sumatera Utara.

Data Bawaslu menyatakan ketiga daerah itu memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi pada Pilkada 2018. Poin ketiga daerah tersebut bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:

Jazilul pun menyoroti perkara sosialisasi kepada calon pemilih. Rencana sosialiasai secara daring bisa menciptakan ketimpangan antardaerah. Pasalnya, tidak semua daerah memiliki akses internet baik. Di wilayah yang kualitas internetnya rendah, peluang informasi Pilkada 2020 tak tersampaikan semakin tinggi. Jumlah partisipasi bisa rendah, sementara salah satu indikator kesuksesan pemilu adalah tingkat partisipasi.

“Harapan PKB, Pilkada dijalankan ketika corona betul-betul sudah hilang atau pemerintah sudah yakin bisa menanggulanginya. Molor tentu ada risikonya. Justru ini harus dibicarakan antara KPU, Bawaslu, DPR, dan pemerintah,” kata Wakil Ketua MPR ini. “Kalau penyelenggara sudah siap, partai pasti sudah bisa menyesuaikan.”

Akan tetapi, menurut Jazilul, PKB tetap optimis bisa menang di banyak daerah seandainya Pilkada 2020 tetap berjalan sesuai jadwal pemerintah. Khususnya di kabupaten/kota di Jawa Timur yang memang menjadi lumbung suara partai warga Nahdlatul Ulama ini.

Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi pun tak mempersoalkan seandainya Pilkada 2020 ditunda tahun depan. Menurutnya, yang terpenting adalah pemenuhan protokol Covid-19 dan Perppu 2/2020 pun mengizinkan penundaan bila belum terpenuhi.

Pasal 201A ayat 3 beleid tersebut menyatakan, “dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayatai (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.”

Berbanding terbalik dengan suara parpol ini, Mendagri Tito Karnavian tetap ingin Pilkada 2020 dilaksanakan akhir tahun ini. Ia berdalih, Covid-19 tak bisa diprediksi kapan berakhir dan banyak contoh negara lain bisa menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.

“Ini pilihan yang optimistis. Kita perlu belajar dari Korea Selatan yang berhasil melaksanakan Pemilu di tengah pandemi,” kata Tito dalam rapat bersama Komite I DPD RI secara virtual, Rabu (10/6). [katadata/red]

Loading...

Komentar Facebook