KPU Minta Tambahan Anggaran Pilkada Rp 4,7 Triliun

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan penambahan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebesar Rp 4,7 triliun. KPU membutuhkan pencairan anggaran Pilkada dengan tiga tahap.

Loading...

“KPU menyampaikan surat permohonan penambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 pada 9 Juni sebesar Rp 4.768.653.986.000,” kata Ketua KPU, Arief Budiman, saat Rapat Kerja Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020).

KPU meminta anggaran tahap pertama dicairkan pada Juni 2020 sebesar Rp 1,024 triliun. Berikutnya, tahap kedua sebesar Rp3,236 triliun, dan tahap ketiga Rp457 miliar. Arief menjelaskan, penambahan anggaran Pilkada merupakan hasil restrukturisasi dari jumlah yang diajukan sebelumnya pada 3 Juni 2020.

Apabila seluruh satuan kerja di daerah sudah melakukan restrukturisasi anggaran, lanjut Arief, maka penambahan anggaran dapat menghasilkan efisiensi sebesar Rp 641 miliar.

“Tentu dari angka Rp 4,7 triliun ini apabila terealisir, efisiensi yang dilakukan sebagaimana dilaporkan KPU provinsi dan kabupaten kota, maka usulan itu dapat dikurangi sejumlah Rp 641 miliar,” ucap Arief.

Pada kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada, seluruh kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja (APBD). Meski begitu, ada kalimat dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan memberikan anggaran tahapan pertama seperti usulan KPU. “Kami dalam rangka mendukung proses keseluruhan pilkada, memutuskan untuk memberikan yang tahapan atau sebesar Rp 1 triliun seperti permintaan KPU,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pihaknya terus meninjau seluruh dokumen dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. “Kami akan tetap bekerja melihat keseluruhan kelengkapan dokumen dan basis perhitungan dari kebutuhan yang disampaikan dan diajukan KPU bersama Kementerian Dalam Negeri,” tandas Sri Mulyani. [beritasatu/red]

Loading...

Komentar Facebook