Ahli: Pemimpin Medan Setengah Hati Tangani Covid-19

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MEDAN, PUBLIKA.CO.ID– Kurang tegasnya pemimpin dalam menjalankan Perwal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), disinyalir menjadi penyebab terus meningkatnya angka pasien Covid-19 di Kota Medan.

Loading...

“Kebijakannya jangan setengah hati. Pemimpin Kota Medan harus all out. Kondisi sekarang ini, seperti orang pingsan disuruh bangun. Karena tidak kuat, sebentar saja langsung pingsan lagi,” ucap ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Sumatera Utara (USU), Destanul Aulia, Jumat (19/6/2020).

Kata Aulia, pilihan pemerintah daerah melaksanakan New Normal atau tatanan kehidupan baru ini sebenarnya melanggar ketentuan WHO dan PBB. Lantaran, yang masuk dalam fase New Normal salah satunya menunjukkan tren curva yang landai. “Tapi tren curva kita meningkat, harusnya tidak melakukan new normal. Karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang mujarabat untuk Covid-19,” katanya.

Sekarang ini, ungkap Aulia, yang diandalkan adalah kekebalan tubuh. Untuk kekebalan tubuh ini, negara tidak berperan. “Dengan berlakukan New Normal, seperti menyerahkan persoalan ini ke masyarakat masing-masing,” terang dia.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, tidak bisa melakukan treasure data. Sehingga jumlah orang yang di rapid test, masih dalam volume yang kecil. “Artinya, belum bisa mengelompokkan secara pasti PDP (pasien dalam pengawasan), ODP (orang dalam pengawasan) dan OTG (orang tanpa gejala). Hanya prediksi, sehingga tidak bisa memisahkan kelompok-kelompok ini dan melakukan intervensi,” ucap Aulia.

Rumah sakit-rumah sakit di Kota Medan, lanjutnya, juga tidak diberdayakan dalam penanganan Covid-19 ini. Seperti untuk pemeriksaan PCR, hanya RS USU yang bisa memeriksa. “Jadi kalau dilihat, tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Medan ini seperti kehilangan arah. Tidak jelas apa yang akan dilakukan,” jelasnya.

Seharusnya, jika melihat tren kenaikan di suatu kecamatan, tim GTPP Covid-19 harus punya rencana, apa yang akan dilakukan di wilayah tersebut, sehingga kasus dapat diturunkan. Begitu juga soal anggaran Covid-19. Menurut Aulia, Sebenarnya anggaran diturunkan tidak hanya dalam sektor kesehatan saja. Bahkan, anggaran paling dominan diturunkan untuk membantu ekonomi masyarakat. “Setor sosialnya yang paling besar. Tapi masalahnya, bantuan yang diberikan, langsung habis hari itu juga. Harusnya bantuan diterima, diendapkan, ada multiplayer efeknya,” tukasnya.

Sebelumnya, saat memimpin rapat Pengarahan Atas Pelayanan Masyarakat dan Laporan Kondisi Keuangan Pemko Medan di Ruang Rapat III Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Kamis (18/06/2020), Sekretaris Daerah Kota Medan (Sekda) Kota Medan meminta seluruh OPD di Pemko Medan agar dapat memaklumi kondisi keuangan Pemko Medan saat ini dan tidak memaksakan melaksanakan kegiatan mengingat fokus Pemko Medan sekarang untuk melakukan penanganan wabah Covid-19 di Kota Medan sehingga semua upaya dan anggaran telah dialokasikan untuk penanganan tersebut.

Pengeluaran terbesar saat ini adalah belanja rutin dan belanja wajib seperti biaya listrik, air, termasuk penanganan Covid-19 serta dana untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Medan pada bulan Desember mendatang.

“Pengeluaran yang harus dan wajib kita keluarkan harus tetap dikeluarkan meliputi belanja rutin pegawai, biaya wajib seperti listrik dan air, penanganan Covid dan Pilkada yang akan datang. Sebesar 35% sudah kita realisasikan. Kita masih berharap dari dana silpa tahun lalu jika dana tersebut tidak ada mungkin saat ini Pemko Medan sudah kolabs,” ungkap Sekda.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga mengungkap arus kas atau cash flow Pemko Medan saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan.Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, pengeluaran Juni lebih besar ketimbang pemasukan. Sehingga terjadi defisit sekitar Rp 20 miliar.

“Sebelum terjadi Covid-19 atau masa normal, penerimaan DAU itu Rp136 miliar setiap bulan. Sejak pandemi penerimaan DAU berkurang menjadi Rp 118 miliar,” jelasnya.

Kata dia, PAD di waktu normal penerimaan sekitar Rp 120 miliar per bulan. Sejak pandemi berdasarkan laporan BP2RD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) penerimaan PAD hanya berkisar Rp 50 miliar per bulan. Dia menambahkan, pendapatan diterima Pemko Medan rata-rata 3 bulan terakhir berkisar Rp168 miliar. Sedangkan jumlah pengeluaran lebih besar.

Perbulan, biaya yang wajib dikeluarkan hampir Rp 180 miliar lebih. Mulai untuk Gaji ASN sekitar Rp56 miliar, gaji PHL (Pekerja Harian Lepas) berkisar Rp40 miliar, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Rp36 miliar. Biaya rutin lainnya seperti listrik, air dan internet. Untuk itulah apabila Covid-19 ini berlanjut sampai Juli mendatang, bukan tidak mungkin gaji ASN atau PHL dikurangi. Sebab, anggaran tidak bisa menutupi.(*)

Loading...

Komentar Facebook