Muhammad Natsir, Islam dan Pancasila

Bapak Intelektual Islam Indonesia yang dipenjarakan Soekarno dan dicekal Soeharto

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID – Mohammad Natsir adalah seorang ulama, sekaligus politisi ulung yang senantiasa memperjuangkan dakwah Islam dalam segala sektor yang digelutinya, baik secara struktural maupun kultural.

Loading...

Natsir merupakan salah satu legenda demokratisasi dan Islam politik Indonesia. Natsir yang dikatakan George Kahin sebagai demokrat-religius yang sangat bersahaja sampai hari ini dianggap sebagai “Bapak” intelektual Islam Indonesia sekaligus figur utama dalam mengakomodasi partai ala barat dengan keteguhan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan Islam.

Ia dilahirkan lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908, tepat 112 tahun yang lalu. Pemimpin Partai Masyumi ini meninggal di Jakarta, 6 Februari 1993 pada umur 84 tahun.

Sebagai pemimpin partai Islam Masyumi, peran besar Natsir dalam menyatukan kembali Indonesia dalam beberapa negara bagian, banyak dilupakan. Natsir yang ketika itu ketua Fraksi Masyumi di parlemen sementara, memperjuangan mosi, yang kemudian dikenal dengan nama Mosi Integral Natsir.

Mosi ini muncul sebagai reaksi Natsir atas hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 1949. KMB menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan 16 negara bagian lainnya. Natsir melihat, hasil KMB ini sebagai rencana Belanda untuk menguasai Indonesia kembali.

Di parlemen, Mosi Integral Natsir disepakati pada 2 April 1950. Semua fraksi setuju RIS berserta 16 negara bagian dibubarkan, diganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas Natsir berikutnya membujuk para pemimpin RIS dan 16 negara bagian untuk bergabung dalam NKRI.

Melalui lobi dan keluwesan diplomasi, Natsir berhasil membujuk para pemimpin tersebut. Wakil Presiden Mohammad Hatta menyebut Mosi Intergral Natsir ini bagaikan proklamasi kedua Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Setelah negara bagian bersatu, Presiden Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia (1950-1951). Sebagai pemimpin partai Islam dan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam politik, Natsir justru melibatkan pemimpin partai Kristen dan Katolik dalam kabinetnya, selain kalangan sosialis. Natsir menyebutnya sebagai zaken kabinet –kabinet ahli.

Kabinet Natsir

Mengenai hal ini, Natsir berprinsip negara ini harus diurus bersama. ”Untuk kepentingan bangsa, para politisi tidak bicara kami dan kamu, tetapi kita,” kata Natsir dalam wawancara dengan Majalah Editor, 1988.

Pada 26 April 1951, Natsir mundur antara lain karena perbedaan tajam dengan Soekarno soal ideologi. Soekarno yang cenderung nasionalisme sekuler, seperti Turki semasa Mustafa Kemal Atatürk, yang menjadi idola Soekarno.

Menyusul gerakan PRRI dan pembubaran Masyumi serta PSI, pemerintah Soekarno menjebloskan Natsir ke penjara tanpa proses pengadilan, di Malang, pada 1962.

Setelah pemerintah Soekarno jatuh dan diganti Orde Baru, Natsir dibebaskan. Namun, Masyumi tetap tidak boleh berdiri. Semangat Masyumi menjalar di Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Pada masa Orde Baru, Natsir tetap dikucilkan. Sebagai ketua Kongres Muslim Sedunia, Sekjen Rabitah al-Alam al-lslami (World Moslem League), dan Presiden The Oxford Centre for Islamic Studies London, Pak Natsir dilarang ke luar negeri mengikuti pertemuan organisasi-organisasi itu. Natsir dicekal, terutama setelah menandatangani Petisi 50 yang mengkritisi Soeharto.

Namun demikian, sebagai negarawan, Natsir tetap mengambil peran untuk kebaikan bangsa dan negara. Ketika Presiden Soeharto menemui kesulitan untuk memulihkan hubungan dengan Malaysia, Pak Natsir mengirim surat kepada sahabatnya PM Malaysia, Tengku Abdurrahman, agar menerima utusan Soeharto dalam memulihkan hubungan kedua negara.

Tidak hanya itu. Saat Orde Baru gagal meyakinkan Jepang untuk membantu pendanaan untuk Indonesia, Pak Natsir menyurati sahabatnya, Perdana Menteri Jepang Takeo Fukuda. Dari sini, atas inisiatif Jepang, didirikanlah International Governmental Group for Indonesia (IGGI).

“Mr Natsir meyakinkan saya untuk membantu Pemerintah Indonesia,” kata Fukuda. Ketika Pak Natsir wafat, 14 Maret 1993, Fukuda mengirim surat kepada keluarga Pak Natsir. Surat itu menyatakan kesedihan mendalam dan sangat kehilangan besar atas wafatnya Pak Natsir, sahabat baiknya.

Natsir contoh politik beretika dan mendahului kepentingan negara. Dalam perdebatan hangat soal dasar negara di konstituante, Natsir memutuskan menerima Pancasila, yang disebutnya sebagai titik temu dan jalan tengah semua golongan.

Di Parlemen, Pak Natsir sering berdebat keras soal-soal yang prinsipil dengan Ketua PKI, DN Aidit, namun setelah itu mereka minum teh dan pulang berboncengan dari Pejambon.

“Sebagai pemimpin Masyumi, saya biasa minum teh bersama tokoh-tokoh PKI. Kami memusatkan diri kepada masalah, bukan pada pribadi,” kata Pak Natsir kepada Majalah Editor, 23 Juli 1988.

Natsir memiliki pandangan bahwa Islam bukan hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritual peribadatan, melainkan lebih luas dari pada itu, yaitu menyangkut kaidah-kaidah kehidupan, batasan-batasan sosial, mengatur ranah muamalah, sekaligus tata kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjalankan dan memastikan bahwa semua kaidah, batasan, dan norma-norma Islam yang komprehensif tersebut dapat terwujud dalam kehidupan, maka dibutuhkan peran negara sebagai pengatur di dalamnya. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, “Sesungguhnya Allah memegang dengan kekuasaan penguasa, yang tidak dapat dipelihara dan dipegang oleh Al-Qur’an itu”.

Dalam pandangan Natsir, keberadaan pemimpin yang mampu memimpin, mengayomi, dan melindungi rakyat sekaligus menjaga keberlangsungan agama adalah hal mutlak.

Pelaksanaan dan penerapan ajaran agama tidak mungkin terwujud, kecuali adanya kepemimpinan yang didukung dengan aturan-aturan negara yang terwarnai oleh falsafah dasar agama.

Terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam, menurut Natsir, adalah suatu bukti bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara.

Tidak berbeda jauh dengan para pemikir klasik Islam, Natsir menegaskan bahwa Islam dan negara itu berhubungan secara integral. Agama dan negara saling berkaitan dan berhubungan, bahkan saling membutuhkan. Agama, dalam hal ini Islam, dapat hidup, berkembang, dan terinternalisasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan apabila dilindungi oleh negara.

Begitu pula negara membutuhkan agama dalam perkara membangun landasan norma, moral dan etika pada setiap aturan, lembaga, sekaligus rakyatnya. Corak pemikiran Islam jelas berpengaruh dalam setiap perkataan dan pergerakan Natsir.

Baginya, tujuan akhir dari perjuangan dakwah adalah penerapan ajaran Islam oleh setiap individu dan masyarakat sehingga membentuk tatanan madani yang diridhoi oleh Allah SWT, sementara peran negara adalah sebagai alat untuk memastikan terwujudnya keadaan masyarakat madani tersebut.

Berbicara tentang demokrasi, Natsir mengakui hal itu adalah suatu yang baik, tetapi menurutnya, sistem kenegaraan yang dibangun atas dasar Islam tidak menyerahkan semua urusan yang bersifat publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak pada putusan-putusan musyawarah dewan perwakilan (parlemen).

Menurut Natsir, setiap aturan yang telah disebutkan, diterangkan, dan dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tidak perlu lagi dimusyawarahkan, baik itu keterangan yang berupa perintah ataupun larangan. Hal yang perlu dimusyawarahkan adalah bentuk pelaksanaan dan tata cara untuk menjalankan prinsip, kaidah dan asas-asas yang telah ditentukan tersebut.

Sementara dalam pandangannya yang lain, Natsir menyatakan bahwa Islam tidak mengenal sistem teokrasi. Sistem ini beranggapan bahwa terdapat satu bentuk kepemimpinan hierarkis sebagai wakil tuhan di dunia.

Pandangan Natsir tentang demokrasi dan teokrasi sangat mirip dengan tokoh-tokoh pembaharu dan revivalis yang ada di Timur Tengah masa itu. Hal ini terjadi karena mungkin Natsir terpengaruh dan terinspirasi oleh ide pembaruan dari pemikiran-pemikiran mereka.

Bahasan yang cukup menarik dari pemikiran Islam Natsir adalah ketika menelaah pendapatnya mengenai Pancasila. Pada prinsipnya, ketika berada di masa sebelum kemerdekaan, Natsir sangat menggebu-gebu dalam menggulirkan wacana Islam sebagai dasar dari negara merdeka kelak.

Hal ini dapat dilihat dari beragam artikel yang sering ditulisnya, dan dicetak oleh media semasa 1930-1940-an. Setelah kemerdekaan dan akhirnya muncul Pancasila, Moh. Natsir tidak memberikan pandangan yang negatif terhadapnya.

Pancasila tetap dapat diterima selama ditafsirkan sesuai ajaran Islam dan tidak bertentangan darinya. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan persaudaraan, prinsip musyawarah, dan keadilan sosial yang semuanya telah termuat pula dalam ajaran Islam.

Meski begitu, Natsir tetap menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara lebih dominan sekuler karena tidak mengakui wahyu agama sebagai sumbernya. Termasuk pula, ia mengkritisi pandangan dan penafsiran Ir. Soekarno tentang hubungan Islam dan negara, sekaligus Pancasila yang mengarah pada pemikiran sekuler.

Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Natsir yang mencoba menafsirkan Pancasila dengan ajaran Islam sebagai landasan berpikirnya.

Perjuangan Natsir melawan kalangan nasionalis-sekuler yang cukup bersejarah terjadi pada masa Konstituante, yaitu saat kalangan ulama dan politisi yang tergabung dalam partai-partai Islam berusaha memperjuangkan dasar negara Islam melalui sidang yang berjalan alot dan tidak berkesudahan, hingga akhirnya diputus dengan ditetapkannya Dekrit Presiden 1959 oleh Ir. Soekarno.

Pada masa Orde Baru, Pak Natsir lebih dihormati di luar negeri. Raja Faisal Arab Saudi memberinya “Faisal Award” pada 1980. Natsir yang menulis 45 buku, di antaranya Capita Selecta menerima Doktor Honoris Causa dari Universitas Libanon, juga penghargaan dari Universitas Kebangsaan Malaysia, dan Universitas Sain dan Teknologi Malaysia.

Muhammad Natsir saat menyampaikan dakwah

Di Indonesia, setelah beberapa kali namanya dicoret, mantan Perdana Menteri itu baru diberi gelar Pahlawan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 10 November 2008 –lima belas tahun setelah Pak Natsir wafat. Sebelumnya, Presiden BJ Habibie memberi Bintang Republik Indonesia Adipradana, 6 November 1998.

Natsir tokoh besar dalam sejarah bangsa ini, teladan kesederhanaan dan berprinsip. Pemikiran, sikap, perjuangan, dan kenegarawannya mendahukan kepentingan bangsa-negara dan bukan pendendam, seperti pohon berakar kuat, berdaun hijau, dan berbuah banyak. Buah itu seharusnya menjadi bibit yang terus berkembang dan menyebar hingga kini.

Di saat posisi Islam politik Indonesia “terdesak” pada masa Orde Baru, Muhammad Natsir kembali menjelaskan posisinya, “Indonesia sudah menjauh dari demokrasi”.

Bukan itu saja, Ruth Mc Vey bahkan pernah mencatat ungkapan “pedih” dari Natsir tentang sikap rezim Orde Baru terhadap keinginan Islam politik mempraktekkan demokrasi, “Mereka telah memperlakukan kami layaknya kucing-kucing kurap”. Dalam konteks ini, Natsir tetap memperjuangkan demokrasi meskipun berasal dari barat.

Hingga kini, telah banyak intelektual-intelektual terdepan dari komunitas Islam Indonesia yang mengalami pencerahan di dunia “barat”, sebutlah misalnya Deliar Noer, M. Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, M. Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif, merasa perlu untuk menegaskan bahwa “guru” mereka adalah Muhammad Natsir.

Bahkan Dato’ Seri Anwar Ibrahim – mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia – juga memproklamirkan diri sebagai murid ideologis Natsir.

Suatu hari, Guru Besar Cornell Unversity, Amerika Serikat, George McTurnan Kahin,
hampir tidak percaya yang ditemuinya adalah Mohammad Natsir, Menteri Penerangan RI. Natsir sangat sederhana, kemejanya bertambalan di beberapa bagian.

Muhammad Natsir

“Saya menemukan seorang yang sederhana dan rendah hati. Pakaiannya tidak mencerminkan sebagai seorang menteri dari suatu pemerintahan. Kemejanya bertambalan,” kenang Kahin dalam buku Mohammad Natsir, 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, diterbitkan Pustaka Jakarta (1978).

Beberapa minggu kemudian, kenang Kahin, staf yang bekerja di kantornya berpatungan membelikannya sehelai baju yang lebih pantas. Mereka katakan, dengan baju itu pemimpin mereka akan kelihatan seperti menteri sesungguhnya.

Kahin berkenalan dengan Natsir melalui Agus Salim di Yogyakarta, 1948. Saat itu Natsir Menteri Penerangan. Sebelum pertemuan, Agus Salim bercerita tentang Natsir, yang sederhana, cerdas, dan penuh kejujuran. “Jika Anda hendak memahami yang terjadi dalam Republik, Anda seharusnya berbicara dengannya”, ungkap Agus Salim kepada Kahin.

Selain Natsir, Prof Kahin yang melakukan penelitian tentang pergerakan revolusi Indonesia juga mewawancarai beberapa tokoh, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan Ali Sastroamidjojo. Penelitian tersebut dibukukan dengan judul Nationalism and Revolution in Indonesia, diterbitkan Cornell University (1952).

Kahin menyebut Pak Nasir sebagai: The last giants among the Indonesia’s nationalist and revolutionary political leaders.

Kesederhanaan Natsir tidak saja soal kemeja bertambalan, tapi juga soal rumah. Di Jakarta, Natsir tidak punya rumah. Pendiri partai Masjumi ini menumpang di rumah sahabatnya, Prawoto Mangkusasmito di Tanah Abang. Saat sebagai Menteri Penerangan di Jogyakarta, Natsir tinggal di paviliun rumah Agus Salim, yang dipinjamkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Kembali ke Jakarta, Menteri Penerangan ini mendapat rumah dinas dalam gang di Jalan Jawa, Jakarta. Rumah itu diisi perabot bekas. Anak-anaknya bertanya soal perabotan bekas tersebut, dan Pak Natsir menjawab, “Jangan cari yang tiada, pandai-pandailah mensyukuri nikmat”.

Saat menjabat sebagai Perdana Menteri (PM), 1950, Natsir pindah ke rumah dinas di Jl. Pegangsaan. Setelah tidak menjadi PM, sekretarisnya, Maria Ulfa, menyerahkan dana taktis sebagai PM, namun Natsir menyerahkan semua dana itu ke koperasi karyawan, tanpa mengambilnya sedikit pun. Mobil dinas dan sopir pun langsung dikembalikan. Natsir pulang dengan sepeda ontelnya.

Siti Muchliesah, putri Muhammad Natsir mendengarkan perbincangan ayahnya dengan seseorang dari Medan. Orang tersebut menawarkan mobil sedan mewah Chevrolet Impala. Namun, dengan halus Natsir menolaknya.

Natsir menguasai bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Jerman, dan Arab. Hidupnya penuh warna. Selain ulama, penulis produktif, dan politisi handal, Nastir juga suka karya-karya Mozart dan Beethoven. Bersama sahabatnya, Douwes Dekker, Natsir memainkan biola, Dekker bermain gitar.

Penggemar novel sastrawan Rusia, Boris Pasternak ini, menjadi Ketua Umum Masyumi pada 1949-1958. Pada pemilihan umum 1955, partai ini meraih tempat kedua dengan jumlah pemilih 7,6 juta (20,9 persen), di bawah Partai Nasional Indonesia, yang diketuai Presiden Soekarno (22,3 persen). Di bawah Masyumi, Nahdlatul Ulama (18,4 persen), dan PKI (16 persen).

Tiga tahun setelah Pemilu, Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) tanpa proses pengadilan. Soekarno menuduh tokoh-tokoh Masyumi dan PSI terlibat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), gerakan yang menuntut otonomi daerah.

Selain menuntut otonomi daerah karena Soekarno dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat di luar Jawa, gerakan ini juga sebagai reaksi atas semakin kuatnya pengaruh PKI dalam pemerintahan Soekarno. [*]

Loading...

Komentar Facebook