Keppres Pemecatan Evi Novida Ginting Akan Dibatalkan

Presiden Jokowi Putuskan Tidak Banding

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memutuskan tidak akan menempuh banding atas putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keputusan Presiden Jokowi terkait memberhentikan Evi Novida Ginting dengan tidak hormat dari jabatan Komisioner KPU.

Loading...

Staf Khusus Predisen bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan bahwa Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida Ginting yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Jokowi.

“Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU, sebagai tindak lanjut putusan PTUN,” ujar Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Dini menegaskan, pertimbangan Jokowi sebelumnya dilandasi pada sifat Keppres untuk memformalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Jokowi tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN.

“Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 soal pemberhentian Evi Novida diterbitkan berdasarkan putusan DKPP, dan karenanya, substansi perkara ada dalam putusan DKPP, bukan Keppres,” kata Dini.

“Presiden juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida, dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu,” tuturnya.

Keppres pemecatan Evi diterbitkan pada Maret 2020. Pemberhentian Evi oleh Jokowi berdasarkan pada keputusan DKPP 317/2019 yang menyatakan Evi melakukan pelanggaran etik. Pelanggaran yang dimaksud yakni buntut perkara perolehan suara yang diadukan caleg Gerindra untuk DPRD Kalbar, Hendri Makaluasc.

Tak terima akan Keppres tersebut, Evi menggugat keputusan Jokowi ke PTUN. Evi menilai putusan DKPP cacat hukum karena melanggar sejumlah prinsip penyelesaian perkara di DKPP.

Hasilnya, PTUN mengabulkan gugatan Evi. Hakim juga memerintahkan Jokowi untuk memulihkan kedudukan Evi selaku Komisioner KPU periode 2017-2022, serta merehabilitasi nama baiknya. [*]

Loading...

Komentar Facebook