xxxhub
frustrated trophy mom mounts son. freeporn
tamil sex raylene fucked sana.

Menteri LHK Diminta Tinjau Ulang Izin PT SSL dan SRL

Bupati Padang Lawas Diduga Lindungi PT SSL dan SRL

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, MEDAN – PT. Sumatera Silva Lestari (SSL) dan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) sebagai Perusahaan yang memegang konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sejak tahun 2001 dan 2007 di Kabupaten Padang Lawas dinilai tidak membawa manfaat bagi masyarakat Padang Lawas.

Loading...

Direktur Lingkar Studi Pembangunan, Ansor Harahap dalam rilisnya kepada media mengatakan bahwa
PT. SSL sebagai pemilik memiliki lahan konsesi seluas+33.390 ha dan SRL + 25.320 ha banyak menuai persoalan dengan masyarakat.

“Kehadiran PT. SSL dan SRL sejak menginjakkkan kaki di Padang Lawas hingga sekarang terus membawa bencana. Mulai dari persoalan penyalahgunaan wewenang izin yang meliputi pelanggaran lingkungan, komitmen pengelolaan hutan lestari, pelanggaran batas operasional, metode penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat, hingga transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam produksi kayu tiap tahunnya serta transparansi kewajiban melaksanakan corporate social responsibility (CSR)”, dalam rilisnya kepada media, Jum’at (11/9/2020).

Kedua perusahaan tersebut juga dinilai hanya banyak memproduksi dan melestarikan bencana di Padang Lawas, terutama bencana sosial dan bencana lingkungan, mempertajam konflik dan disparitas perusahaan dengan masyarakat.

Dan dari sekian kasus yang meliputi PT. SSL dan SRL, yang paling memprihatinkan dan mendominasi adalah konflik perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah, Kec. Sosa, Kec. Huristak, Kec. Aek Nabara Barumun, Padang Lawas, dan Kec. Simangambat, Padang Lawas Utara. Yaitu menyangkut konflik masalah tanah ulayat (adat) yang diserobot oleh perusahaan.

Dimana sesungguhnya pada sebagian wilayah atau hamparan telah lebih dahulu diusahakan masyarakat. Aktivitas masyarakat telah berlangsung lama di dalamnya jauh hari sebelum perusahaan memperoleh izin dan beroperasi di lahan tersebut. Diantaranya, di wilayah Garingging, Barumun Tengah, dan sebagian di wilayah Kec. Sosa dan Simangambat.

“Beberapa tahun belakangan ini, termasuk beberapa hari yang lalu, perusahaan kembali membuldozer tanaman sawit yang ditanam masyarakat dilahan yang selama ini diusahai masyarakat. Padahal tanaman sawit masyarakat sudah besar dan berbuah”, tambahnya lagi.

Uniknya, saat masyarakat mengusahai lahan dengan menanam sawit pada sebagian hamparan yang diklaim sebagai tanah ulayat dan tanah yang sejak lama diusahai, terkesan dibiarkan oleh perusahaan. Setelah tanaman tumbuh besar dan sebagian menghasilkan perusahaan berusaha mengusir, bahkan melakukan penumbangan secara sepihak dan membabibuta. Merujuk pada peristiwa selama ini, bahwa kehadiran PT. SSL dan SRL telah membawa becana sosial berkepanjangan di Padang Lawas.

DPRD Palas dan Pemkab Jangan Membeking

Ulah PT. SSL dan SRL yang terus merajalela di Padang Lawas diduga mendapat perlakukan istimewa dari Pemkab dan DPRD Padang Lawas sehingga persoalan yang kerap diadukan masyarakat tidak kunjung mendapat solusi.

Masyarakat dengan PT. SSL dan SRL sudah sering dimediasi dan diatas kertas akan ada tindaklanjut oleh perusahaan dan pemerintah. Namun hingga saat ini tidak ada kemajuan yang berarti. Perusahaan masih terus beroperasi sebagaimana biasanya di lahan yang diklaim masyarakat dan terus melakukan pengusiran serta penebangan tanaman masyarakat secara membabi buta.

Hal ini berlangsung diduga karena Bupati Padang Lawas Ali Sutan Harahap (TSO) dan Pimpinan DPRD Palas membeking PT. SSL dan SRL alias tidak berpihak kepada masyarakat.

Oleh karena itu Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara menyatakan sikap :

1. Persoalan PT. SSL dan SRL harus dibahas kembali dan masyarakat, termasuk pemuda dan mahasiswa, tidak boleh diam membiarkan persoalan perusahaan ini berlarut-larut begitu saja.

2. Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO) dan Pimpinan DPRD Padang Lawas jangan membeking PT. SSL dan SRL, karena nyatanya banyak membawa bencana sosial dan lingkungan di Padang Lawas.

3. Meminta Bupati Palas Ali Sutan Harahap (TSO) dan Pimpinan DPRD Padang Lawas jangan menjalankan standard ganda dalam merespon konflik perusahaan, tetapi harus berpihak kepada masyarakat yang notabenenya memerlukan perhatian pemerintah. Setidaknya harus serius mencari solusi jalan tengah diantara kedua belah pihak.

4. Meminta PT. SSL dan SRL transparan dalam hal volume produksi kayu di semua kawasan konsesi.

5. Bila tidak ada itikad baik perusahaan, kami meminta Presiden memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mereview izin PT. SSL dan SRL dan selama melakukan review perizinan, Menteri LHK menghentikan operasional dan aktifitas perusahaan. [ril]

Loading...

Komentar Facebook

sex videos
sex videos amateur babe tugs and sucks cock outdoors.
phim sex hay