ADK: 40 Negara Sukses Menggelar Pemilu Di Masa Pandemi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

AhPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kondisi dan penyebaran virus corona di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 cenderung stabil dan sangat terkendali.

Loading...

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menanggapi banyaknya desakan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Doli mengatakan pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Kepala Daerah pada 4-6 September yang lalu memang sempat dikhawatirkan akan muncul kembali klaster baru, akibat banyak terjadi kerumunan massa di sejumlah daerah.

“Hingga saat ini Kondisinya penyebaran virus Corona di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada serentak 2020, cenderung stabil dan terkendali”, ucap Doli yang juga menjabat Wakil Ketua DPP Partai Golkar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Doli menjelaskan saat ini yang diperlukan adalah tinggal mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya, khususnya yang rawan kembali terjadinya pelanggaran terhadap protokol Kesehatan COVID-19. Seperti tahapan penetapan pasangan calon, masa kampanye, dan hari pemilihan.

Untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan tahapan berikutnya. Terutama terkait rumusan aturan-aturan yang lebih kuat, tegas, dan ketat, Doli menyampaikan bahwa Komisi II DPR rencananya akan menggelar kembali rapat kerja bersama mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Rapat tersebut juga akan membahas penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada serentak 2020.

“Kami akan meminta penjelasan dari KPU tentang perubahan peraturan KPU yang mengatur seluruh tahapan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat,” ucapnya.

Politikus Golkar Ini juga mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah segera menyusun dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang lebih tegas.

Terutama dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

“Harus tetap optimistis bisa menjalankan seluruh agenda nasional, termasuk pilkada walau di tengah masa pandemi COVID-19,” katanya.

Menurut Doli Indonsia bisa belajar dari sekitar 40-an negara yang telah melaksanakan pemilu, baik nasional maupun lokal di masa pandemi.

Bahkan, Amerika Serikat juga sedang melangsungkan pemilu presiden hingga November ini. Padahal jumlah kasus terpapar Covid-19 di negara Paman Sam, jauh lebih besar daripada di Indonesia.

“Indonesia adalah negara yang terakhir akan melaksanakan pemilu dari seluruh negara di dunia di tahun 2020 ini,” pungkas Doli.

(*)

Loading...

Komentar Facebook