KPU Diminta Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk membuat aturan tegas terkait penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkada 2020. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad dalam rapat kerja bersama komisi II, di Gedung DPR, Senanyan, Senin (21/9/2020).

Loading...

“Tidak ada pilihan selain penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas, tidak boleh abu-abu. KPU dan Bawaslu harus membuat regulasi yang jelas dan tegas agar penetapan standar protokol COVID-19 bisa dilakukan,” kata Muhammad.

Menurut Muhammad, jika KPU tidak
dilarang UU untuk membuat sesuatu yang teknis, maka tidak haram bagi KPU dan Bawaslu menyusun regulasi teknis untuk menutupui kelemahan UU Pilkada.

Untuk itu, ia mendorong KPU segera menyusun peraturan KPU (PKPU) yang lebih jelas dan tegas dalam menerapkan protokol corona. Dia pun meminta KPU dan Bawaslu tak perlu ragu menindak pelanggar apabila sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pakpak Bharat Sonni Berutu dan Ramnlan Boangmanalu diantarkan ribuan warga saat mendaftar ke KPUD Pakpak Bharat, Sabtu (5/9/2020). (Photo: ist)

“Jadi silakan KPU dan Bawaslu menyusun aturan teknis, rambu-rambunya tidak dilarang UU dan tidak bertentangan dengan UU. Maka hadirlah PKPU dan peraturan Bawaslu yang jelas dan tegas. KPU dan Bawaslu tidak ragu-ragu menyusun peraturan tegas setelah berkoordinasi dengan penegak hukum,” ucapnya.

Selain itu, Muhammad juga meminta KPU dan Bawaslu tetap melakukan koordinasi dengan Kemendagri dan parpol. Menurutnya, parpol memiliki peran strategis mengajak paslon dan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan.

Ini kerja berat. Kalau hanya menyerahkan tanggung jawab ini ke KPU dan Bawaslu bersama DKPP, pasti kita kecewa dengan hasilnya. Maka DKPP mendorong koordinasi dan sinergi strategis antara penyelenggara pemilu dan stakeholders yang ada yaitu Kemendagri, penegak hukum, TNI dan parpol,” tuturnya.

Diketahui, UU Pilkada tidak mengatur sanksi bagi pelanggar protokol corona. UU Pilkada menjadi dasar bagi KPU untuk membuat PKPU.

(*)

Loading...

Komentar Facebook