Komisi II DPR Ungkap Alasan Pilkada 2020 Dilanjutkan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Pilkada sebagai salah satu sarana untuk menjaga hak konstitusional rakyat
menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan Pilkada Serentak 2020 yang sebelumny sempat tertunda.

Loading...

Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mengungkapkan hal tersebut dalam Diskusi Virtual Human Studies Institute (HSI) bertajuk ‘Pilkada 2020: Tunda atau dilanjutkan?’, Selasa (29/9/2020).

“Alasan kami tetap melaksanakan pilkada serentak yaitu demi menegakkan konstitusi, menjaga demokrasi, menjamin hak konstitusi rakyat, serta memelihara sistem yang ada,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Ia pun menyebut Indonesia sebenarnya bukan satu-satunya negara yang menggelar pemilihan atau pilkada dimasa pandemi. Karena da 63 negara yang tetap melanjutkan proses pemilihan langsung dalam kondisi pandemi Covid-19.

Ia juga memaklumi, jika sampai ada khawatiran dari banyak pihak. Namun Zulfikar pun menilai sepanjang tahapan pilkada serentak yang sudah dilanjutkan sejak juni tidak ada ledakan penambahan positif Covid-19 dari klaster pilkada.

“Pilkada sungguhnya telah dilanjutkan sejak Juni dan sudah banyak tahapan yang kita lalui, mulai dari verifikasi paslon perseorangan hingga penetapan nomor urut paslon,” katanya

“Di tengah semua proses ini apakah ditemukan ledakan penambahan Covid-19 dari klaster pilkada. Jika sampai ada, tentu boleh saja kita tunda lagi,” tambahnya.

Untuk itulah menurutnya, pemerintah, DPR dan penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP membuat aturan yang ketat terkait protokol kesehatan khususnya dimaaa kampanye, pemilihan serta penghitungan nanti.

Ia pun memastikan akan ada aturan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan dalam praktiknya. Karena itu dibuatlah
langkah-langkah atau kenormaan dalam melaksanakan protokol kesehatan, melakukan penyadaran terhadap masyarakat, serta melakukan tindakan tegas dengan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Terkait penerapan sanksi, Ia pun menyebut sudah dibentuk pokja di mana tidak hanya KPU dan Bawaslu yang akan menegakkan aturan tersebut.

“Selain KPU dan Bawaslu ada juga aparat penegak hukum yakni kepolisian, ditambah TNI, satgas Covid19, bahkan Satpol PP. Semua untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat,” pungkasnya.

(*)

Loading...

Komentar Facebook