1 Dolar per Jam, Pak Jokowi!

Oleh: Agil S Habib

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tengah menggulirkan rencana “besar” terkait sistem pengupahan di Indonesia. Selama ini, tarik ulur kepentingan hampir selalu terjadi antara pihak pekerja dengan pengusaha. Dimana masing-masing dari keduanya selalu mengharapkan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Loading...

Pekerja mendambakan pendapatan yang tinggi, sebaliknya pengusaha menginginkan ongkos tenaga kerja yang murah. Pemerintah selaku penengah akan selalu menghadapi dilema keberpihakan.

Karena baik pekerja ataupun pengusaha memegang peranan penting dalam aspek kemajuan ekonomi bangsa. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mengupayakan “jalan tengah” yang mampu memberikan keuntungan terbaik bagi kedua belah pihak.

Sebuah gagasan yang kini tengah hangat diperbincangkan adalah perihal sistem pengupahan per jam. Jadi sistem penggajian bulanan yang selama ini berlaku akan digantikan dengan perhitungan berdasarkan total jam kerja yang ditempuh oleh para pekerja selama kurun waktu tertentu.

Yang kita tahu saat ini, untuk sistem penggajian bulanan setiap pekerja akan mendapatkan besaran gaji yang tidak jauh berbeda setiap bulannya biarpun jam kerja yang ada tidak sepenuhnya dipergunakan untuk produksi atau melakukan aktivitas yang terkait dengan produksi.

Potongan gaji yang terjadi mungkin hanya ketika pekerja tidak masuk kerja atau izin. Namun jumlah gaji pada akhir periode biasanya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan mereka yang masuk kerja secara penuh.

Seandainya sistem upah per jam ini berlaku, maka bisa dipastikan mereka yang memiliki jumlah jam kerja paling tinggi akan mendapatkan gaji terbesar. Begitu juga sebaliknya.

Sistem ini memang masih dalam taraf pembahasan dan masih jauh dari kata sempurna. Hanya saja beberapa kalangan khususnya dari pihak pekerja sudah ada yang melemparkan keberatannya terhadap sistem ini karena dinilai tidak bisa memberikan kepastian nilai pendapatan.

Padahal untuk mengatur kehidupan pribadi atau keluarga, para pekerja tersebut memerlukan adanya kepastian. Keluhan ini memang patut dijadikan pertimbangan oleh pemerintah selaku perumus dan pembuat kebijakan.

Bagaimanapun juga pemerintah berkewajiban memberikan rasa nyaman kepada warga negaranya. Oleh karena itu bentuk final dari sistem upah per jam ini harus benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga mengakomodasi kepentingan semua kalangan.

Mimpi Penghasilan Rp 27 Juta per Bulan ala Presiden Jokowi

Beberapa waktu lalu pasca secara resmi dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua, Presiden Jokowi sempat mengutarakan mimpi besarnya yaitu warga negara Indonesia bisa memiliki penghasilan setidaknya Rp 27 juta per bulan.

Hal ini sebagai perwujudan Bangsa Indonesia sebagai negara maju. Mengacu pada data Bank Dunia, sebuah negara dikategorikan sebagai negara maju apabila memiliki pendapatan per kapita minimal sebesar US$ 12.056 atau sekitar Rp 170 juta per tahun (asumsi kurs Rp 14.100/dolar).

Dengan total pendapatan Rp 27 juta per bulan atau sekitar Rp 320 juta per tahun, maka akan menjadikan Indonesia masuk kedalam jajaran negara-negara maju di dunia.

Indikasi pendapatan negara maju | Sumber gambar : www.cnnindonesia.com

Sayangnya memang dalam mewujudkan mimpi tersebut tidaklah semudah menuliskannya dalam kata-kata. Butuh kerja keras dari pemerintah dan segenap tim ekonomi bangsa ini.

Sebagaimana dituturkan oleh peneliti dari CSIS, Fajar B Hirawan, dengan target penghasilan Rp 27 juta per bulan yang ingin dicapai Presiden Jokowi pada tahun 2045 mendatang maka hal itu mengharuskan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 16 — 17% per tahun.

Padahal hingga saat ini angka pertumbuhan ekonomi kita masih berkutat pada angka 5% saja. Apakah ini artinya pernyataan Presiden hanyalah sebuah mimpi kosong belaka?

Kerja keras adalah salah satu kunci yang harus dipegang teguh oleh pemerintah selaku komandan utama perekonomian negara. Namun itu saja belum cukup. Diperlukan kreativitas untuk mengerek angka pertumbuhan dari 5% per tahun ke angka 16-17% per tahun.

Gagasan pemerintah terkait sistem upah per jam mungkin bisa disebut sebagai upaya “simplifikasi” tujuan besar ini. Bagaimana bisa? Jika melihat total jam kerja para pekerja yang mencapai kisaran angka 1.920 jam per tahun, dengan taksiran masing-masing 7 jam per hari untuk periode Senin — Jumat dan 5 jam untuk Hari Sabtu.

Dengan perkiraan hari kerja sekitar 24 hari (6 hari dalam satu minggu), maka total jam kerja selama 1 bulan adalah sekitar 160 jam atau 1.920 jam dalam satu tahun (total 12 bulan).

Apabila target pendapatan per kapita penduduk Indonesia selama satu tahun adalah sebesar Rp 27 juta, maka nilai pendapatan per jam warga Indonesia adalah sekitar Rp 14.063.

Secara sederhana, apabila angka tersebut dikonversi kedalam dolar Amerika Serikat (US$) maka akan bernilai sekitar US$ 1 per jam. Jadi cukup dengan 1 dolar per jam saja nilai penghasilan penduduk kita hal itu sudah membuat Indonesia menjadi salah satu kelompok negara maju di dunia. Mampukah?

Loading...

Komentar Facebook