[Opinia] Pembangunan Dan Korupsi

Oleh: Dr. Warjio Ph.D*

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tidak dapat dipungkiri, partai penguasa memegang peran penting dari praktek politik dengan narasi pembangunan. Peran elit partai politik tersebut menjadi kunci bagi memuluskan praktek politik tersebut

Narasi pembangunan selalu menjadi dasar atau patokan dalam pembuatan kebijakan dalam pembangunan. Aktor-aktor politik pembangunan selalu saja memanfaatkan sistuasi seperti ini untuk membenarkan kebijakannya dalam pembangunan (Warjio, 2016; Sarah Bracking, 2007)

Loading...

Lihatlah  bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster dengan merevisi peraturan Menteri Susi Pudjiastuti tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Ini salah satu contoh dari banyak narasi pembangunan yang digunakan untuk memuluskan kebijakan.

Keputusan kontroversi. Namun, menurut Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Ardi Januar, yang dimuat situs resmi KKP 23 Juli lalu, peraturan itu direvisi menjadi Permen KP No. 12 tahun 2020 agar “everybody happy”-nelayan, pembudi daya, eksportir dan negara mendapat keuntungan. Edhy mengatakan, ekspor benih lobster (benur) bertujuan menciptakan keberlanjutan populasi lobster dan mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan, juga mengedepankan keberlanjutan.

Eksportir baru boleh mengekspor jika melakukan budidaya dan melepas-liarkan 2% hasil panen ke alam. Setelah revisi peraturan menteri tentang benur diterapkan, Menteri Edhy mengatakan terdapat daerah yang telah melakukan pembesaran benih lobster seperti di NTB, Sulawesi Tenggara hingga Lampung.

Marilah memahami kasus 1MDB yang menyeret Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Perusahaan investasi milik negara Malaysia itu dibentuk Najib tahun 2009, dan ia mengepalai dewan penasehat 1MDB sampai 2016. Perusahaan didirikan untuk mendorong investasi dan menstimulasi perekonomian negeri. 1MDB berfokus pada proyek-proyek pembangunan strategis di bidang energi, properti, pariwisata, dan agribisnis. Umumnya, sovereign wealth fund didanai cadangan devisa bank sentral yang berasal dari surplus anggaran dan perdagangan, serta pendapatan dari ekspor sumber daya alam.

Namun, Malaysia tidak memiliki dana cukup saat mendirikan 1MDB sehingga pengelolanya menggalang dana dengan cara menjual obligasi dan melakukan usaha gabungan (joint venture) dengan pihak asing. Bankir muda Malaysia, Low Taek Jho atau dikenal denganln Jho Low, sahabat karib Riza Aziz, anak tiri Najib, ikut membantu pembentukan 1MDB. 1MDB memperoleh miliaran dolar dari obligasi untuk digunakan di proyek investasi dan usaha gabungan antara 2009 dan 2013. Sayangnya, uang tersebut dimanfaatkan untuk pencucian uang dan memperkaya diri sendiri oleh para petinggi dan pihak terkait.

Mengapa Praktek Korupsi Muncul

Penangkapan benur dari alam untuk dijual ke luar negeri akan berdampak buruk bagi lingkungan, tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan berpotensi menimbulkan praktek kecurangan dan korupsi. Demikian juga kasus 1MDB di Malaysia.

Dalam jumpa pers KPK (25/11) pukul 23:35 WIB, disebutkan Menteri Edhy terjaring operasi tangkap tangan sepulang dari kunjungan kerja ke AS. Dia ditangkap saat bersama istri dan pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada saat lawatan di AS itulah diduga Edhy dan istrinya membelanjakan Rp750 juta didugaan  dari pemberian hadiah dalam kasus ekspor benur.

Menteri Edhy diduga “membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benur saat kunjungannya ke AS 21-23 November 2020”. Usai mengikuti jumpa pers, Edhy mengatakan, “Ini adalah kecelakaan. Saya akan bertanggungjawab dunia Akhirat. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati”.

Dalam kasus 1MDB Malaysia, mantan Najib Razak (10/12/2018) ditangkap komisi pemberantasan korupsi (SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, MACC) dengan dugaan “merusak” laporan audit 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), seperti dikutip dari Channel News Asia. Menurut laporan The Star Najib ditangkap pukul 11 pagi waktu setempat oleh Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) tak lama setelah ia tiba di tempat tersebut untuk ditanyai lebih lanjut.

Pada 25 November, Auditor-Jenderal, Madinah Mohamad mengungkapkan, Kantor mantan Perdana Menteri Malaysia Najib memerintahkan perubahan pada laporan audit tahun 2016 dari lembaga dana negara 1MDB yang dilanda skandal. Perubahan itu termasuk menghapus penyebutan kehadiran Low Taek Jho pada pertemuan dewan 1MDB. Sebanyak 21 tuduhan pencucian uang telah dipersiapkan terhadap Najib sehubungan transfer dana US$681 juta (Rp 10,1 triliun) ke rekening bank pribadinya, kata pihak kepolisian (20/9/2018). Dakwaan itu termasuk 9 tuduhan menerima pendapatan ilegal, lima dakwaan menggunakan pendapatan ilegal, dan tujuh dakwaan mentransfer dana ilegal kepada entitas lain.

Dua kasus dengan basis narasi pembangunan yang dilakukan elit partai tersebut sepintas mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan membuka peluang munculnya korupsi. Tetapi benarkah munculnya korupsi atas alasan pembangunan di atas menjadi penyebab dan pembenaran korupsi?

Vincent G. Fitzsimons (2007) dalam artikelnya, Economic Models of Corruption menyebutkan, korupsi adalah teka-teki bagi para ekonom. Sementara jelas bersifat ekonomi dan motivasi prinsipnya, kepentingan pribadi, itu juga jelas ditentukan berbagai faktor kelembagaan, psikologis, budaya dan sosial yang menantang asumsi sempit yang digunakan ekonomi untuk memodelkan perilaku ekonomi. Gagasan tentang perilaku ‘tidak etis’ sulit untuk dianalisis para ekonom mengingat asumsi mereka bahwa semua individu dan organisasi hanya mengejar kepentingan pribadi secara oportunis.

Juga, kecenderungan mereka mempertahankan dalam praktik bahwa 1) Pemerintah tidak dapat dipercaya dan harus dibatasi dari campur tangan di pasar, sementara; 2) Sampai saat ini, dalam teori, menganggap mereka netral atau sangat teliti dalam penyediaan layanan esensial mereka.

Pada 1973, Sir Arthur Lewis menyatakan: korupsi hanyalah pembayaran untuk layanan. Asalkan suap yang diperlukan cukup kecil, dengan memperhatikan keuntungan yang terlibat dalam transaksi terkait, dan dengan ketentuan juga bahwa suap tersebut dapat diramalkan ketika menandatangani kontrak, itu hanyalah bentuk biaya seperti yang lain dan diteruskan kepada konsumen dalam harga (Lewis 1973: 409).

Belakangan, Theobald menyatakan korupsi dapat membantu pembentukan modal, mendorong kemampuan kewirausahaan dan memungkinkan kepentingan bisnis untuk menembus birokrasi (Theobald, 1990). Banyak teks yang lebih positif ditulis selama dominasi pendekatan ekonomi dalam pembangunan. Namun, sekarang banyak bukti korupsi adalah hambatan utama bagi pembangunan ekonomi, tata pemerintahan yang baik, dan pembangunan; dan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi mengalami kinerja ekonomi yang buruk (World Development Report, 2000).

Korupsi dapat terjadi di organisasi sektor swasta atau publik, tetapi sering kali melibatkan beberapa interaksi atau pertukaran antara kedua sektor. Perusahaan dapat mencoba membeli lisensi dengan harga di bawah harga resmi dengan bantuan suap; atau sama-sama politisi dapat meminta suap untuk mendukung kepentingan bisnis tertentu atas orang lain. Masalah korupsi memiliki banyak kemungkinan bentuk.

Dalam beberapa bentuk yang paling kompleks dan sulit untuk dilanggar, politisi menerima suap dan memberikan pencairan dana kepada perusahaan dalam struktur korupsi yang kompleks seperti yang ada di banyak negara Amerika Selatan. Di mana garis antara aktivitas swasta dan publik politisi sering kabur di sistem patronase tradisional yang bertentangan dengan institusi politik demokrasi modern (De Souza Martins, 1996: 195).

Kompleksitas seperti itu, dengan menyamarkan sifat asli atau keseluruhan pola pertukaran dalam suatu perekonomian, pasti menimbulkan kecenderungan korupsi. Karena itu, korupsi tampaknya merupakan penyalahgunaan posisi secara umum yang seringkali dibantu kurangnya transparansi dalam organisasi yang terlibat, dan juga kurangnya peran yang dinyatakan dengan jelas dan terpisah di dalam organisasi tersebut.

Ini mungkin ada dalam salah satu dari banyak bentuk, atau dalam kombinasi yang lebih kompleks, di berbagai tingkat administrasi, dan dengan berbagai tingkat ‘penerimaan’ dari populasi yang tunduk pada lembaga yang korup. Begitu masalah umum seperti itu muncul, serangkaian masalah khusus mungkin muncul. Daftar masalah korupsi UNODCCP menunjukkan rentang jauh lebih luas dari sekadar menerima suap dan pelaksanaan kekuasaan secara selektif, dan termasuk penipuan, penggelapan, favoritisme, pemerasan, penyalahgunaan kerahasiaan dan konflik kepentingan (2002: 3).

Penutup

Tepat yang dikatakan Stiglitz, J. (2002), dalam karyanya Globalization and its Discontents, kombinasi dari penyediaan layanan (monopoli) oleh negara yang buruk, contoh perilaku buruk dari atasan, dan kemiskinan individu memberikan kombinasi kuat dari insentif untuk berpartisipasi dalam praktik korupsi. Sayangnya, penghapusan penyebab korupsi ‘pemerintahan yang buruk’ dapat memberikan motivasi alternatif untuk korupsi.

Privatisasi industri negara memberikan mereka yang berada dalam posisi administratif, yang digunakan untuk menerima aliran pendapatan kecil dari korupsi di industri, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sekaligus yang signifikan (Stiglitz, 2002). Tidak dapat dipungkiri, partai penguasa memegang peran penting dari praktek politik dengan narasi pembangunan ini. Peran elit partai politik tersebut menjadi kunci bagi memuluskan praktek politik tersebut.

*Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik dan Pengajar Mata Kuliah Politik Pembangunan di Pascasarjana, Fisip USU dan Research Fellow ISDEV USM, Malaysia.

Loading...

Komentar Facebook