Himmah Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Corona di Sumut

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Pasca penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi Bansos Corona oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah) Sumatera Utara mendorong KPK untuk mengusut kasus dugaaan korupsi bansos covid 19 Sumatera Utara dengan melakukan aksi sebar spanduk di seluruh Kota Medan.

Loading...

Ketua Himmah Sumut, Abdul Razak Nasution menduga Bansos Corona di Sumatera Utara sangat mungkin dikorupsi lewat pengadaan barang yang bisa saja diselewengkan.

“Dengan angka yang fantastis sebesar Rp 1,5 Triliun, KPK harus turun ke Sumut mengambil alih penanganan dugaan korupsi Bansos Corona dari Polda Sumut, periksa aliran refocusing anggaran 1,5 Triliun di Pemprov Sumut dan Pemko Medan.” tegas Razak didampingi beberapa pengurus di kantor Washliyah Sumut Jalan Sisingamangaraja No 144, Medan, Senin (14/12/2020).

Razak melanjutkan bahwa Pemko Medan ada ratusan Milyar anggaran penanganan Corona yang bermasalah, namun sayangnya kasus itu masih belum tuntas ditangani Polda Sumut.

Tak hanya itu, Razak juga mengungkapkan bahwa selain Pemko Medan, saat ini ada beberapa kasus Bansos Corona yang sedang ditangani Polda Sumut. Dia menduga bisa saja dari dana refocusing 1,5 Triliun yang dialokasikan Pemprovsu dan ratusan Milyar dari Pemko Medan itu terjadi gratifikasi dalam penentuan vendor.

“Kita minta KPK RI agar mengusut dugaan korupsi Bansos Corona di Sumatera Utara, dari mulai dana refocusing tahap I,II,II, dugaan penentuan Vendor, pengurangan timbangan dan pengadaan barang lainnya.” desak Razak.

Pria asal Tanjung Balai ini menegaskan bahwa Himmah Sumut akan terus konsisiten mendukung KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi Bansos Corona. Himmah juga telah melakukan berbagai kajian dan akan menggelar aksi unjuk rasa demi tegaknya supremasi hukum di Sumatera Utara.

“Kami juga mendukung intruksi Presiden Joko Widodo yang tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi tanpa terkecuali. Untuk itu Himmah meminta KPK bekerja obyektif dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, jangan hanya korupsi di kementerian yang diusut, KPK harus mengusut kasus Bansos Corona yang ada di daera-daerah khususnya di Sumatera Utara”, pungkasnya.

(ril/red)

Loading...

Komentar Facebook