Kasus Suap Walikota Tanjung Balai, KNPI Sumut: KPK Harus Periksa Inisiator Pertemuan di Rumah Azis Samsuddin

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID, MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Walikota Tanjung Balai Muhammad Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju (SRP).

Loading...

“KPK harus memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk pihak yang mengenalkan Walikota Tanjung Balai (MS) dengan Wakil Ketua DPR Azis Samsuddin (AS), tentunya MS bisa saja tidak berinisiatif sendiri, pasti ada pihak tertentu yang menyarankan MS menemui AS”, ungkap Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan ketika ditemui media di Medan pada Jum’at (23/3/2021).

Menurut Samsir, KPK harus mengusut pihak yang menyarankan, mengenalkan lalu menghubungkan MS dengan AS hingga berujung pada pertemuan segi tiga antara MS, AS dan penyidik KPK SRP.

“Semua pihak yang terlibat termasuk yang menghubungkan MS dengan AS itu dapat disangkakan terlibat atau turut serta dalam kejahatan tindak pidana korupsi”, tegas Samsir.

Sebelumnya Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konfrensi pers pada Kamis (22/4/2020) di Gedung KPK menjelaskan bahwa Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, sempat bertemu dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Oktober 2020.

Firli mengatakan pertemuan itu dilakukan di rumah dinas Azis, di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan Stepanus dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Ketua KPK Firli Bahuri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap Walikota Tanjungbalail. Salah satunya adalah penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patujju, Kamis (22/4/2021). (Sumber: Tribunnews.com/Ilham)

“Karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis, 22 April 2021.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah Azis, Stepanus kemudian mengenalkan pengacara Maskur Husain kepada Syahrial untuk bisa membantu permasalahannya.

Stepanus bersama Maskur lantas sepakat membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Stepanus dan Maskur tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, teman Stepanus. Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada Stepanus, sehingga total uang yang telah diterimanya adalah sebesar Rp 1,3 Miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Stepanus dengan menggunakan nama Riefka tersebut, menurut KPK, telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur. Setelah uang diterima, Stepanus kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Dari uang yang telah diterima oleh Stepanus, Maskur mendapat sebesar Rp 325 juta dan Rp200 juta. “MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp 438 juta,” kata Firli.

Kini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dugaan rasuah tersebut. Tiga tersangka itu antara lain penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, dan pengacara berinisial Maskur Husain.

ICW Minta KPK Terbitkan Surat Perintah Penyelidikan untuk Aziz Syamsuddin

Indonesian Corruption Wacth (ICW) minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut pelanggaran kode etik tersangka pemeras Wali Kota Tanjung Balai.

Termasuk, keterkaitan tersangka dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin.

Demikian Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Jumat (23/4/2021).

“KPK harus menerbit kan Surat Perintah Penyelidikan untuk dugaan tindakan pembantuan yang dilakukan oleh Aziz Syamsuddin dalam konteks perkara penerimaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh penyidik KPK,” kata Kurnia.

“Dan kalau sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan KPK memandang Aziz Syamsuddin memenuhi kualifikasi sebagai tersangka maka KPK harus menindak yang bersangkutan menaikkan status dari penyelidikan dan penyidikan,” tambahnya.

Mencermati perkara ini, ICW minta penyidik KPK yang sedang diusut harus diberikan hukuman maksimal.

(red/sd)

Loading...

Komentar Facebook