Pemkab Bulungan Gelar Rakor Evaluasi Pendapatan dan Retribusi 2025

Selasa, 22 Juli 2025

PUBLIKA TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan dan Retribusi Daerah tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani bertempat di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati.

Rapat evaluasi ini merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi atas capaian kinerja di bidang pendapatan selama periode tertentu. 

“Melalui forum ini, kita akan bersama-sama menganalisis capaian target, mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah kongkrit dan strategis untuk mencapai target pendapatan yang lebih baik di masa mendatang,” ungkap Bupati Bulungan Syarwani.

Langkah-langkah konkrit, bukan lagi sesuatu yang baru direncanakan atau baru mau dipikirkan, akan tetapi sikap nyata berupa tindakan real terhadap sesuatu untuk dirubah atau diperbaiki  sesegera mungkin agar menjadi lebih baik.

Sedangkan langkah strategis lebih pada metode/cara  dalam mengambil sikap dan kebijakan yang lebih cepat, tepat dan  efisien serta bijaksana sesuai harapan.

“Dalam setiap apbd, komponen pendapatan adalah unsur pertama dan paling utama, pendapatan adalah juru kunci, bagaimana mungkin kita bisa menrencanakan pembangunan tanpa sumber biaya yang jelas dan bisa diprediksi secara baik. Maka pendapatan adalah syarat mutlak harus ada dalam membangun daerah,” terangnya.

Baca juga  Polsek Tanjung Palas Timur Bakal Jadi Polsek Kota

Khususnya optimalisasi komponen pendapatan asli daerah (PAD), Seperti diketahui, PAD memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, sebagai indikator kemandirian daerah, dan sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

PAD memungkinkan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerahnya sendiri.

“Itulah sebabnya kenapa rakor dan evaluasi  pendapatan khususnya tentang pajak dan retribusi daerah ini kita selenggarakan agar seluruh stakeholder di daerah mulai kepala daerah, opd, camat dan lurah serta kepala desa satu persepsi dan satu langkah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah,” tutur Syarwani.

Kata dia, seperti diketahui saat ini di banyak  daerah, APBD mengalami guncangan serius, termasuk APBD Perubahan Kabupaten Bulungan tahun ini kemungkinan akan berpotensi  mengalami defisit, sebagai akibat adanya beberapa koreksi negatif terhadap target pendapatan daerah  yang mengalami penurunan.

Baca juga  Polda Kaltara Giat Bakti Kesehatan di Car Free Day Tebu Kayan Dalam Rangka Memperingati Hari Bhayangkara Ke 78 Tahun

“Salah satu sumber penerimaan kita yang terkoreksi cukup signifikan adalah penurunan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak  bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).  Kalau dulu kita mengenal dengan nama bagi hasil pajak PKB & BBNKB, namun sejak Januari tahun 2025 di seluruh Indonesia dilaksanakan serentak dengan nama Opsen yaitu  pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (66 % kab/kota dan 34% provinsi),” sebutnya.

Syarwani menjelaskan opsen pajak PKB dan BBNKB ini merupakan komponen yang cukup besar dalam  penerimaan pajak daerah di Bulungan. Namun memaklumi bahwa penurunan target opsen pajak PKB dan BBNKB ini adalah menjadi kewenangan provinsi sehingga pihaknya di daerah suka tidak suka, mau tidak mau hanya bisa menerima konsekuensi pembagian kewenangan dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana  amanat undang-undang.

Selain itu penurunan terhadap beberapa sumber penerimaan lain seperti pajak hotel ikut terdampak akibat kebijakan pemerintah pusat seperti efisiensi anggaran mencapai 50 % termasuk refocusing perjalanan dinas yang secara tidak langsung berdampak kepada hunian hotel dan turunnya pendapatan hotel.

Baca juga  Sekda Bulungan  Beber Nota Keuangan APBD 2025

Demikian juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mengalami penurunan akibat kebijakan SKB tiga menteri yang menggratiskan BPHTB bagi masyarkat berpenghasilan rendah.

“Meski demikian kebijakan ini jangan sampai membuat kita  di daerah pesimis apalagi patah semangat, sebaliknya menjadi pecutan kita semakin semangat menggali potensi sumber-sumber pendapatan tidak saja di OPD-OPD tapi juga badan usaha milik daerah seperti Bank Bulungan, PDAM Benuanta dan perusda agar lebih giat meningkatkan laba usaha,” ucapnya.

Salah satu langkah nyata pengembangan unit usaha baru PDAM Benuanta baru saja dilaksanakan pembangunan gedung produksi air minum dalam kemasan. Demikian pula di kecamatan-kecamatan dan desa-desa bisa menemukan sumber-sumber potensial pajak dan retribusi agar bisa  membiayai pembanguan daerah.

“Saya yakin dan percaya jika kita bersatu dan kompak, insya Allah kita bisa bangkit dari keterpurukan kondisi ini. Oleh karenanya dalam acara rakor pendapatan hari ini, saya  minta perhatian, kepedulian, keseriusan dan kesungguhan kita semua,” tutupnya. (rdi)

Bagikan:
Berita Terkait