TANJUNG SELOR,—Di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap isu aksi begal yang beredar luas di Sekatak , DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama sejumlah mitra kerja menggelar rapat koordinasi strategis pada Senin, 13 April 2026, di ruang rapat kantor DPRD Kalimantan Utara.
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut menjadi forum penting dalam menyikapi keresahan publik yang kian meluas, khususnya akibat derasnya arus informasi di media sosial.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimudin, serta dihadiri oleh unsur aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan dari Polda Kalimantan Utara, Polresta, TNI, hingga Satpol PP. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan adanya keseriusan bersama dalam merespons isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam pembahasan, terungkap bahwa maraknya informasi terkait aksi begal tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sebagian besar isu yang beredar dinilai dipicu oleh penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial, sehingga menimbulkan persepsi ancaman yang lebih besar di tengah masyarakat.
Kondisi ini menjadi perhatian utama dalam rapat, mengingat dampaknya terhadap rasa aman dan stabilitas sosial.
Meski demikian, aparat keamanan tetap mengambil langkah antisipatif. Pihak kepolisian melalui jajaran terkait terus meningkatkan kegiatan patroli serta memperkuat pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini sekaligus memastikan situasi keamanan tetap kondusif.
Selain langkah preventif dari aparat, rapat juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat. Kesadaran untuk segera melaporkan setiap kejadian atau aktivitas mencurigakan dinilai menjadi bagian krusial dalam mendukung kinerja aparat di lapangan. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya penegakan keamanan tidak akan berjalan optimal.
Lebih lanjut, forum tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya adalah perlunya pembentukan pos pengamanan pada titik-titik rawan serta pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau poskamling.
Langkah ini dinilai efektif dalam membangun sistem pengawasan berbasis masyarakat yang mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
Sinergi antara DPRD, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi benang merah dalam keseluruhan pembahasan. Kolaborasi yang solid antar unsur ini diyakini sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan tidak hanya tercipta kesamaan persepsi antar lembaga, tetapi juga mampu meredam kekhawatiran masyarakat yang selama ini dipicu oleh informasi yang belum tentu benar.
Pendekatan yang terukur, berbasis data, serta melibatkan seluruh elemen diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadapi isu kriminalitas, khususnya terkait dugaan maraknya aksi begal di wilayah Kalimantan Utara. (MD)
