MALINAU,—Di tengah sunyi dan gelapnya jalur perbatasan Apau Kayan, ada ironi yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Para sopir sembako—yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi kebutuhan pokok akhirnya berhenti. Bukan karena tak sanggup melanjutkan perjalanan, tapi karena lelah menahan diam.
Mereka berbicara. Dan yang keluar bukan sekadar keluhan melainkan gugatan.
“Kalau kami berhenti, masyarakat bisa kelaparan. Tapi siapa yang peduli saat kami terjebak berhari-hari di lumpur ujar salah satu sopir, suaranya berat, seperti menahan amarah yang lama terpendam.
Jalur menuju Apau Kayan bukan lagi sekadar akses logistik. Ia berubah menjadi simbol ketimpangan pembangunan. Di satu sisi, negara berbicara tentang konektivitas dan pemerataan. Di sisi lain, roda ekonomi di perbatasan justru digerakkan oleh truk-truk yang harus bertaruh nyawa di jalan yang nyaris tak layak disebut jalan.
Kubangan lumpur sedalam pinggang bukan cerita baru. Truk terguling, muatan rusak, sopir kelelahan—semua sudah seperti rutinitas. Bahkan istilah “tidur di jalan” bukan lagi metafora, tapi realitas pahit akibat infrastruktur yang stagnan.
Yang menjadi pertanyaan tajam: ke mana arah prioritas pembangunan selama ini,Para sopir ini bukan sekadar pekerja angkut. Mereka adalah penghubung hidup-matinya pasokan bahan pokok di wilayah perbatasan. Namun perlakuan yang mereka terima justru berbanding terbalik dengan peran vital tersebut.
Janji perbaikan jalan sudah berulang kali digaungkan. Namun di lapangan, kondisi nyaris tak berubah signifikan. Lumpur tetap menjadi “penguasa jalan”, sementara para sopir terus dipaksa beradaptasi dengan risiko yang seharusnya tidak mereka tanggung sendiri.
Kini, tuntutan mereka jelas: pemerintah pusat di Jakarta diminta tidak hanya menerima laporan, tetapi benar-benar turun melihat kondisi nyata. Bukan kunjungan seremonial, melainkan langkah konkret yang bisa mengakhiri siklus penderitaan ini.
Sebab jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada para sopir. Distribusi sembako bisa terganggu, harga melonjak, dan masyarakat perbatasan kembali menjadi korban dari lambannya respons kebijakan.
Ini bukan lagi soal jalan rusak. Ini tentang kehadiran negara di wilayah terluar.
Dan hari ini, dari lumpur yang selama ini mereka lawan, para sopir itu akhirnya berdiri dan bersuara lantang: cukup sudah.
Kini publik menunggu apakah jeritan dari Apau Kayan akan kembali tenggelam, atau justru menjadi titik balik perubahan yang selama ini tertunda. (MD)
