PUBLIKA MALINAU-Pengembangan Bandara Long Apung: Meningkatkan Aksesibilitas dan Potensi Ekonomi di Kaltara.Bandara Long Apung di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara, merupakan bandara terdepan yang memberikan akses penting bagi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Sejak didirikan pada tahun 1975, Bandara Long Apung telah mengalami dua kali pengembangan dan renovasi guna memperluas kapasitas dan meningkatkan layanan kepada penumpang. Namun, beberapa isu terkait dengan pengelolaan anggaran pengembangan bandara tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran serta praktik yang meragukan.
Pelelangan proyek pengembangan Bandara Long Apung menunjukkan indikasi beberapa pelanggaran yang perlu mendapat perhatian serius. Dugaan pemotongan bukit dengan anggaran yang sangat besar, yang diduga rawan pembengkakan volume dan peningkatan harga, merupakan salah satu isu yang patut dipertanyakan. Proses pemotongan obstacle bukit pada tahun 2020 oleh Empat Tujuh Tujuh dengan anggaran mencapai Rp 18.977.000.000 menimbulkan keraguan terkait transparansi dan efisiensi penggunaan dana.
Disebutkan pula adanya dugaan persekongkolan dalam lelang proyek, yang mengarah pada pemenang lelang dari perusahaan yang disinyalir hanya memiliki kemampuan finansial terbatas. PT. Lambok Ulina dan PT. Tureloto Baitu Indah sebagai pelaksana pengembangan fasilitas udara dan darat Bandara Long Apung dengan anggaran yang signifikan menimbulkan kecurigaan terkait proses seleksi dan transparansi dalam penentuan pemenang lelang.
Dengan total anggaran pengembangan mencapai Rp 667 miliar, proyek pengembangan Bandara Long Apung memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah Kaltara serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pembangunan fasilitas sisi udara dan sisi darat bandara tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
Tabel berikut menunjukkan secara rinci anggaran pembangunan Bandara Long Apung dari tahun 2011 hingga 2024, yang telah diolah dari berbagai sumber terpercaya:
| Tahun | Perusahaan Pelaksana | Anggaran (Rp) |
| 2011 | – | – |
| 2012 | – | – |
| 2013 | – | – |
| 2014 | – | – |
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | Empat Tujuh Tujuh | 18.977.000.000 |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | PT. Lambok Ulina | 86.436.648.000 |
| 2024 | PT. Tureloto Baitu Indah | 69.875.814.000 |
Dikutif BabelToday.com tgl 21.Nov 2024 Perusahaan kontraktor PT. Lambok Ulina diduga melanggar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melarangnya mengikuti lelang tender proyek selama satu tahun. Putusan tersebut dikeluarkan KPPU setelah perusahaan ini terbukti melakukan persekongkolan dalam tender proyek Peningkatan Jalan Kandangroda-Pakansari, Kabupaten Bogor, pada tahun 2021.
Dalam putusan yang dikeluarkan KPPU pada Desember 2023, Direktur PT. Lambok Ulina, Lai Bui Min alias Anen, dijatuhi denda sebesar Rp1,5 miliar, dan perusahaannya dilarang mengikuti lelang proyek selama satu tahun.
Namun, ironisnya, PT. Lambok Ulina tetap mengikuti lelang proyek Peningkatan Jalan Cikumpay-Ciparay di Provinsi Banten pada Februari 2024.
Untuk memastikan pengembangan Bandara Long Apung berjalan dengan baik dan efisien, diperlukan pengawasan yang ketat serta transparansi dalam seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Kemenhub dan Dirjenhub perlu melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terdeteksi secara tegas.
Selain itu, keterlibatan stakeholder lokal serta masyarakat setempat dalam pemantauan progres pengembangan bandara juga bisa menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Dengan demikian, Bandara Long Apung dapat menjadi aset yang berharga bagi wilayah Kaltara serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas udara di Indonesia Timur.
Dengan total anggaran pengembangan mencapai Rp 667 miliar, Bandara Long Apung di Kaltara memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Namun, perlunya transparansi, pengawasan yang ketat, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses pengembangan menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, Bandara Long Apung dapat menjadi salah satu destinasi udara yang strategis di Pulau Kalimantan.
Dengan demikian, upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan menyelaraskan proyek pengembangan Bandara Long Apung dengan kebutuhan masyarakat setempat dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan wilayah Kaltara dan Indonesia secara keseluruhan.
kita berharap agar pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek pengembangan Bandara Long Apung dapat dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien guna meningkatkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. (MD)
