MALINAU PUBLIKA.CO.ID – Guna mengoptimalisasi pencapaian pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara melaksanakan rapat evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah triwulan III tahun 2024,Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bapenda Provinsi Kaltara, Dr. Tomy, SE., M.Si., dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Malinau, Drs. H. Kamran Daik, M.Si.
Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik Seprov Kaltara, Ir. H. Syahrullah Mursalin mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dan seluruh peserta dalam rapat evaluasi dan rekonsiliasi ini. Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.
“Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat vital,” kata Syahrullah
Pendapatan dari pajak ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, kita dapat melakukan verifikasi dan validasi atas data penerimaan pajak yang telah dicapai. Hasil dari rekonsiliasi ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penerimaan pajak yang telah dilakukan,” bebernya.
“Dari hasil evaluasi ini, kita perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak? Apakah ada peraturan perundang-undangan apa yang perlu diperbaiki? Atau apakah ada inovasi yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak?,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Mari tingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan seluruh stakeholder terkait.
“Selain itu, saya juga menekankan pentingnya untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak. Kita perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak,” bebernya.
Tentu upaya Pemprov Kaltara tidak hanya akan berhenti di sini saja. Monitoring, pembinaan, dan evaluasi akan terus dilakukan agar tercipta kondisi yang ideal. “Semoga ke depannya kita semakin baik lagi, dan semakin sadar kewajiban dan tanggung jawabnya pada daerah ini, yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah,” tutupnya. (adv)
