PUBLIKA – NUNUKAN – Penyidikan dugaan penyimpangan pemberian kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP) memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara menyita dan menyegel enam bidang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Enam bidang lahan yang tersebar di Desa Plaju dan Desa Tepian itu kini menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara dugaan perbuatan melawan hukum pada pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP.
Penyitaan dilakukan tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltara yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Samiaji Zakaria. Langkah tersebut merupakan kelanjutan penyidikan atas fasilitas kredit yang berlangsung sejak 2017 hingga 2025 dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sebelum penyitaan enam HGU tersebut, penyidik telah menetapkan dan menahan dua tersangka. Mereka masing-masing berinisial TKSD, 65 tahun, Direktur Utama PT SSP, serta BF, 58 tahun, yang menjabat Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau Bank Raya Agroniaga.
Penyegelan dilakukan dengan memasang papan tanda penyitaan di masing-masing lokasi. Enam bidang HGU yang menjadi objek penyitaan meliputi HGU Sawit Nomor 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju.
Sementara lima bidang lainnya berada di Desa Tepian, yakni HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, serta HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare.
Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 7 April, 5 Juni, dan 7 Oktober 2026, serta penetapan pengadilan.
Bagi penyidik, penguasaan terhadap enam objek HGU itu menjadi bagian dari upaya memperkuat alat bukti dan barang bukti untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit investasi.
Perkara ini tidak hanya menyangkut hubungan pembiayaan antara bank dan perusahaan perkebunan. Penyidik kini menelusuri dugaan perbuatan melawan hukum dalam fasilitas kredit bernilai investasi yang berlangsung selama delapan tahun tersebut.
Kejati Kaltara masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara dan dugaan kerugian keuangan negara. (Bli)
