PUBLIKA TANJUNG SELOR – Kenaikan tarif air PDAM Danum Benuanta Bulungan dikeluhkan masyarakat. Pasalnya sangat membebani keuangan warga sebagai pengguna selain itu kualitas air juga masih diragukan sehingga masyarakat sebagai pelanggan merasa dirugikan.
Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Bulungan Abdul Wahid Amudi pun angkat bicara yang meminta agar tarif tersebut harus di revisi kembali dan harus kembali ke tarif awal.
“Kenaikan tarif tersebut perlu ditinjau kembali dan mendesak pihak terkait, khususnya PDAM dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, untuk segera melakukan revisi agar tarif air dikembalikan ke kondisi awal yang lebih terjangkau oleh masyarakat luas, terutama bagi golongan rumah tangga kurang mampu,” ujar Abdul Wahid.
Dirinya pun turut memberikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Bulungan yang saat ini masih berjuang menghadapi krisis ekonomi.
“Kasihan masyarakat Bulungan yang sedang berjuang di tengah krisis ekonomi, kini harus menghadapi kenaikan tarif air yang memberatkan,”ucapnya.
Wahid memperingatkan bahwa kenaikan tarif air bersih akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap daya beli masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.
“Biaya tambahan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menekan kesejahteraan warga jika tidak disikapi secara transparan dan responsif,” tuturnya.
Menurutnya, DPRD Bulungan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memperjuangkan hak masyarakat agar tidak terbebani oleh kebijakan-kebijakan yang kurang berpihak, termasuk dalam sektor kebutuhan dasar seperti air bersih.
“Saya berrsama anggota DPRD lainnya akan melakukan pemanggilan resmi terhadap PDAM Danum Benuanta untuk membahas persoalan tarif ini secara mendalam. DPRD akan menuntut agar adanya evaluasi dan kajian ulang yang berbasis data serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat daerah sebelum menetapkan kebijakan kenaikan tarif,” terangnya.
Pihaknya pun mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang merasakan dampak langsung kenaikan tarif air. Banyak warga berharap agar DPRD melalui wakil-wakilnya dapat mengadvokasi dan mengawal kebijakan ini sehingga tarif air tetap terjangkau untuk semua kalangan.
“Sejumlah kelompok masyarakat dan aktivis sosial juga menyerukan perlunya perhatian khusus terhadap kebijakan tarif air publik yang tidak menambah beban hidup warga yang sudah menanggung beban ekonomi akibat situasi global dan nasional,” bebernya.
Penolakan kenaikan tarif air PDAM dari Fraksi PKS DPRD Bulungan menjadi suara kritis yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, kebijakan tarif kebutuhan dasar seperti air harus dirumuskan secara bijak, adil, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
DPRD diharapkan dapat menjadi jembatan aspirasi efektif antara masyarakat dan pemerintah, memastikan bahwa kebijakan publik senantiasa menghormati prinsip keadilan sosial dan memenuhi hak dasar masyarakat akan akses layanan air bersih yang layak.
Reporter: I Made Wahyu Rahadia
