DENPASAR, PUBLIKA.CO.ID.-Sejumlah aktivis dan perwakilan komunitas di Bali bersama Jarnas 98 bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali pada Rabu (14/8/2024).
Diterima oleh Komisioner KPU Bali Jhon Darmawan mewakili Ketua KPU Bali, yang masih dalam tugas luar daerah, di gedung KPU Bali Renon Denpasar.
Tujuan pertemuan adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait kepemimpinan Bali yang akan dipilih dalam Pilkada pada bulan November mendatang.
“Kehadiran kami untuk menitipkan aspirasi ke KPU karena KPU yang akan memfasilitasi proses penyampaian visi misi dan uji publik melalui debat kandidat,” kata Ketua Jarnas 98 Bali Nyoman Mardika.
Adapun aspirasi yang disampaikan sebelumnya telah dirumuskan dalam Focus Group Discussion (FGD). Tokoh yang teribat antara lain Dr. Wayan Jondra (Paiketan Krama Bali), dr I Gusti Rai Putra Wiguna SpKJ (Koordinator Forum Komunikasi Profesional Kesehatan Jiwa Bali), Ni Luh Djelantik (Anggota DPD RI Terpilih 2024), Made Iwan Dewantama (Yayasan Abdi Bumi), Kadek Wahyudita (Pekerja Budaya/Penggak Men Mersi), Yogi Wikrama (Aktivis Lingkungan), Perwakilan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), Putu Suryawan (Yayasan IDEP), Toto Nurasto (Pekerja Seni).
Nyoman Mertha (Yayasan Sradha- Aktivis Adat dan Budaya). Selain ke KPU, pernyataan selanjutnya akan disampaikan ke Partai Politik pengusung kandidat dan juga kepada para kandidat.
Dalam pernyataan yang disampaikan diawali dengan sorotan agar pemimpin Bali ke depan harus bisa melepaskan ekonomi Bali dari ketergantungan kepada pariwisata. Bali ke depan harus dibangun dengan menyeimbangkan potensi lain seperti pertanian dan perikanan. “Pariwisata yang dipertahankan adalah pariwisata berkualitas untuk menjamin kehadiran wisatawan yang memberikan penghargaan terhadap adat dan budaya Bali dan ikut menjaga kelestarian alam Bali,” kata Mardika yang membacakan pernyataan itu.
“Selain itu harus dipastikan pula bahwa lapangan kerja di Bali yang mestinya dapat dipenuhi kebutuhannya oleh SDM lokal Bali tidak direbut oleh WNA yang bekerja secara ilegal di Bali,” tegasnya.
Masalah perhatian mental juga harus menjadi perhatian khusus apalagi dengan posisi Bali sebagai daerah yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya. “Perhatian harus diberikan sejak di bangku pendidikan dasar dan menengah hingga penyediaan fasilitas bagi warga yang mengalami masalah kesehatan mental serta peyediaan tenaga kesehatan jiwa hingga di pelosok Bali,” sebut pernyataan itu.
Poin lainnya adalah perlunya pemberdayaan lembaga adat dan budaya Bali. Namun harus dihindari adanya penyeragaman budaya dan politisasi Desa Adat. “Terkait dengan masalah ini, pemimpin Bali harus berkomitmen untuk memediasi penyelesaian dualisme Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dalam semangat kebersamaan
Sebagai krama Bali,” sebutnya. Para aktivis juga menyoroti masalah perubahan iklim, konservasi lingkungan, penangan masalah sampah dan mitigasi bencana karena perubahan iklim. Dalam kesempatan diskusi, Made Iwan Dewant ama berharap, aspirasi itu bisa menjadi acuan dalam pengembangan topik debat kandidat sehingga dapat terlihat jawaban apa yang akan diberikan. Sementara dr Rai meminta, KPU juga memberi saluran agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan para kandidat melalui akun media sosial mereka.
Menanggapi aspirasi tersebut, Komisioner KPU Bali Jhon Darmawan menyampaikan terima kasih karena akan memudahkan kerja KPU dalam merancang debat kandidat di tingkat Pilgub Bali maupun di Kabupaten/Kota. “Setidaknya akan ada 60 kali debat karena masing-masing dari masing-masing KPU,” katanya. Secara subtansial, usulan dari masyarakat akan menjadi acuan, meskipun nantinya akan disusun oleh para panelis untuk disampaikan kepada para kandidat. Pihaknya juga menyebut akan menyerap aspirasi masyarakat dalam lomba mural dan poster serta berbagai sarana lainnya. “Tugas kami bukan hanya mendatangkan pemilih ke TPS, tapi bagaimana juga mencerdaskan pemilih dalam menentukan pilihannya,” tegasnya. (IB.S)
