Kapolda Hadiri Rapat Forkopimda Dengan Komisi II DPR RI

Sabtu, 4 Oktober 2025

PUBLIKA-Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy S.I.K menghadiri rapat Forkopimda Kaltara dengan Komisi II DPR RI bertempat di Ballroom Swiss Belhotel Jl. Mulawarman Kota Tarakan. Kegiatan ini merupakan rangkaian reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Provinsi Kaltara. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan strategis mengenai Penguatan Ketahanan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara sebagai Serambi Depan Negara Republik Indonesia. Sabtu (04/10/2025).

Baca juga  Lomba Senam Cuci Tangan untuk Perkuat Budaya PHBS di Tana Tidung Resmi Dibuka Vamelia Ibrahim

Rapat tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Makhruzi Rahman S.I.K., M.H. selaku Sekretaris Utama BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Turut hadir yaitu Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus M.A. (Anggota/F-PDI.P), Bima Arya Sugiarto (Wakil Menteri Dalam Negeri/Wamendagri), Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara lainnya.

Baca juga  Kecelakaan 1 Sepeda Motor Terbakar

​Inti dari pembahasan rapat tersebut adalah rencana Pembangunan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara Tahun 2025 yang merupakan bagian dari agenda implementasi strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Negara dan Kawasan Perbatasan (RENDUK PBNWKP) KALTARA 2025-2029.

​Terdapat lima Agenda Prioritas yang disepakati untuk menjamin percepatan pembangunan dan ketahanan di wilayah perbatasan Kaltara, meliputi:

  1. ​Pertahanan, Keamanan, dan Tata Kelola.
  2. ​Infrastruktur dan Kawasan.
  3. ​Kualitas Hidup dan Sumber Daya Manusia (SDM).
  4. ​Perekonomian.
  5. ​Lingkungan Hidup.
Baca juga  25 Anggota DPRD Bulungan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

​Kehadiran Kapolda Kaltara dalam rapat ini menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana tugas Polri bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan pembangunan di berbagai sektor.

Bagikan:
Berita Terkait