TANJUG SELOR-Kaddy M Nur, warga yang tinggal di Jalan Dewata/Gelatik Pertanian RT 42/RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dengan suara kesal menyuarakan keluhannya.Ia bersama dengan warga sekitar harus menimbun sendiri jalan menuju rumah mereka yang sudah sangat rusak parah. Hal ini dilakukan tanpa ada sedikitpun bantuan dari pemerintah setempat.
Padahal, mereka juga sudah taat membayar pajak. Mengapa pemerintah seolah abai dengan kondisi jalan ini, padahal Tanjung Selor kini sudah menjadi kota administratif yang diharapkan memiliki fasilitas memadai.Kaddy M Nur dan warga setempat, alasan di balik pengabaian tersebut, serta pentingnya peran pemerintah dalam mengelola infrastruktur daerah.
Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat vital. Ia tidak hanya menjadi akses utama bagi warga untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga penentu bagi peningkatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Jalan yang rusak menyebabkan keterbatasan mobilitas, risiko kecelakaan, serta kerugian finansial akibat kerusakan kendaraan.

Di Jalan Dewata, kondisi jalan yang rusak bukan hanya menjadi beban fisik tapi juga psikologis bagi warga. Kaddy menjelaskan bahwa jalan menuju rumah mereka sudah sangat berlubang dan berlumpur, terutama ketika musim hujan. Hal ini membuat rumah mereka sulit diakses, bahkan terkadang harus melewati genangan air kotor yang mengganggu kesehatan.
Lebih ironisnya, meskipun warga sudah mencoba mengurus ke pemerintah kelurahan dan kecamatan, tidak ada response nyata yang didapatkan. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk bekerja sama menimbun jalan secara swadaya, menggunakan material seadanya seperti tanah dan batu yang mereka beli dengan biaya sendiri.
Sejatinya, penyediaan dan pemeliharaan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah kota maupun kabupaten. Anggaran dari pajak yang dibayar oleh warga digunakan sebagian untuk pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan.
Namun, kondisi di Tanjung Selor justru menunjukkan terjadinya disconnect antara kewajiban pemerintah dan realita yang terjadi di lapangan. Kaddy dan warga lain mempertanyakan, mengapa pemerintah seolah mengabaikan wilayah mereka, Apakah ada prioritas lain yang lebih diutamakan Atau justru ada kendala dalam administrasi dan pendanaan dan Semoga Pemerintah Mendengar Keluhan Kami.
(Bli Made)





