KALTARA,— Aroma perlawanan mulai terasa menjelang Hari Buruh Internasional. Bukan sekadar aksi seremonial, tahun ini akan jadi panggung “penagihan janji” yang berpotensi mengguncang pusat pemerintahan di Kalimantan Utara. Jum’at 24-4-2026.
Kepada Media Publika, Ketua Partai Buruh Exco Kaltara, Joko Supriyadi, memastikan pihaknya akan menggelar aksi besar pada 1 Mei 2026. Targetnya jelas: menagih komitmen yang pernah diteken pemerintah daerah, namun dinilai belum terealisasi hingga kini.
Aksi ini bukan tanpa dasar. Buruh mengantongi dokumen resmi bertajuk kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 28 Agustus 2025 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Saat itu, Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, mewakili pemerintah, menyepakati sejumlah tuntutan strategis bersama pihak buruh.
Tak tanggung-tanggung, ada 16 poin tuntutan yang kini kembali diangkat ke permukaan. Mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, pembentukan satgas PHK, hingga dorongan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Kaltara.
Isu lain yang ikut disorot tak kalah panas reformasi pajak perburuhan, perlindungan tenaga kerja lokal, regulasi ojek online yang berkeadilan, hingga perlindungan pekerja perempuan di tempat hiburan malam.
“Ini janji pemerintah. Sudah ditandatangani, bahkan sudah dibacakan oleh Sekprov. Sekarang saatnya direalisasikan,” tegas Joko.
Rute aksi pun telah disusun. Massa akan bergerak dari titik kumpul menuju Tugu Cinta Damai, lalu bergeser ke Kantor Gubernur, Kantor DPRD, hingga berakhir di Pengadilan Negeri Tanjung Selor.
Namun yang paling menyita perhatian, rencana bermalam di halaman pengadilan negeri. Langkah ini disebut sebagai simbol kuat desakan agar Pengadilan Hubungan Industrial segera dibentuk di Kalimantan Utara.
Sekitar 300 massa diperkirakan akan turun ke jalan. Angka yang mungkin terlihat kecil, namun dengan isu yang diusung, daya tekan politiknya tak bisa dianggap remeh.
May Day kali ini bukan lagi sekadar panggung orasi. Ini adalah panggung pembuktian, apakah janji pemerintah hanya berhenti di atas kertas, atau benar-benar diwujudkan di lapangan.(MD)
