Pemprov Dorong Integrasi Satu Data Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan Kaltara

Selasa, 16 Desember 2025

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Inklusif, digelar di Hotel Luminor, Selasa (16/12).

Datu Iqro mengatakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif bukanlah sekadar konsep normatif semata, tapi menjadi sebuah kebutuhan nyata dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

“Keberhasilan dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan,” ucap Datu Iqro.

Baca juga  MT Bersuara ke Media, BKD Langsung Lakukan Pertemuan dengan MT

Pelatihan ini menjadi semakin bernilai karena menggunakan modul resmi Fitra-Skala telah teruji secara metodologis, serta dirancang berbasis pembelajaran partisipatif melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS).

Ia menuturkan dalam pengelolaan data, penyusunan program dan kebijakan terdapat tantangan diantaranya keterbatasan infrastruktur jalan, wilayah yang sulit diakses dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas.

Baca juga  Target PAB di Kaltara Sebesar Rp 5 Miliar

“Maka dari itu saya mendorong pentingnya implementasi kebijakan Satu Data Indonesia agar perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Datu Iqro juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas umum yang inklusif, termasuk penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.

“Ke depannya diharapkan perencanaan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga  Pemprov Kaltara dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting TP2DD Wilayah Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk terus mendorong prinsip kesetaraan gender dan inklusif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Datu Iqro berharap para peserta pelatihan yang merupakan jaringan masyarakat sipil di Kaltara dapat serius, aktif berdiskusi serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh.

“Dengan keterlibatan masyarakat yang berdaya, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan publik dan dapat diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya. (dkisp)

Bagikan:
Berita Terkait