PUBLIKA TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan memegang peran penting dalam mengawasi kebijakan publik dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bulungan.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto mengatakan sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Memastikan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan DPRD Kabupaten Bulungan berperan sebagai lembaga legislatif yang memantau kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah kabupaten.
“Jika ada kebijakan publik yang memicu pro dan kontra di masyarakat, DPRD dapat menjadi wadah untuk pengajuan pertanyaan, pengkritikan, dan penyelesaian yang transparan,” tuturnya.
Melalui mekanisme tersebut, DPRD dapat menjembatani antara kepentingan masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak. Salah satu fokus DPRD Kabupaten Bulungan adalah pembahasan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten berjalan sesuai rencana dan transparan.
“BUMD termasuk didalamnya Perusda Danum Benuanta, merupakan bagian dari aset daerah yang juga menjadi sorotan dalam rapat-rapat DPRD,” terangnya.
Dengan mengawasi dan memeriksa kinerja BUMD, DPRD dapat menjamin pengelolaan keuangan yang baik dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan mengaudit BUMD seperti Perusda Benuanta, Bank Kaltimtara, BPR, dan lainnya, DPRD Kabupaten Bulungan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Melalui evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja perusahaan daerah, DPRD dapat memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profitabilitas BUMD.
“Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tutur Riyanto.
Dia menyebutkan DPRD Kabupaten Bulungan memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan publik dan pengelolaan BUMD di daerah tersebut berjalan dengan baik dan menguntungkan bagi masyarakat.
“Dengan panggilan rutin terhadap perusahaan daerah dan keterlibatan aktif dalam pembahasan ABBD, DPRD berusaha untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya daerah,” ucap Politisi Partai Golongan Karya ini.
Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bulungan secara menyeluruh. “Semoga sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BUMD dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah ini,” pungkasnya. (rdi)
