PUBLIKA TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar Rapat Koordinasi Program TAKE (Transfer Anggaran Kabupaten ke Desa Berbasis Ekologi) tahun 2025, yang dibuka langsung oleh Bupati Bulungan, Syarwani pada hari Selasa (22/7/2025) di Rumah Jabatan Bupati Bulungan di Jalan Jelarai Raya, Kecamatan Tanjung Selor.
Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat bersama setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan setiap kepala desa di Kabupaten Bulungan.
“Rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memperkuat arah pelaksanaan program TAKE, yang telah kita tetapkan sebagai salah satu program prioritas Kabupaten Bulungan, sebagai bentuk keseriusan kita mendorong pembangunan desa yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam,” ujar Bupati Syarwani.
Dia menjelaskan seperti yang diketahui, program TAKE adalah bentuk inovasi fiskal daerah, di mana Pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten kepada desa di luar dana yang sudah diterima melalui Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Yang membedakan, pengalokasian dana ini berbasis pada kinerja dan komitmen desa dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan,” paparnya.
Dengan kata lain, desa-desa yang melindungi hutan, mengelola sumber daya alam secara bijak, meminimalkan pencemaran, serta mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan akan mendapatkan insentif melalui mekanisme anggaran dari kabupaten.
“Ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Bulungan yang menempatkan ekologi, ekonomi, dan sosial sebagai tiga pilar utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan,” tutur Syarwani.
Kata dia, rapat koordinasi hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan menyusun strategi pelaksanaan program TAKE agar dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat desa sekaligus lingkungan di sekitarnya.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala desa, untuk tidak memandang program ini sekadar sebagai tambahan dana, tetapi sebagai instrumen transformasi tata kelola desa menuju pembangunan yang lebih hijau, partisipatif, dan akuntabel. Mari kita jadikan desa sebagai garda depan pelestarian lingkungan, sekaligus sebagai motor pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal,” pungkasnya. (rdi)
