PUBLIKA – TANJUNG SELOR – Perdagangan orang masih menjadi ancaman serius di Kalimantan Utara. Di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, jalur keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian aparat kepolisian.
Dirkrimum Polda Kaltara Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan, S.I.K., S.H., M.Si. Penegakan hukum Polda Kalimantan Utara mencatat, sepanjang 1 Januari hingga November 2026 terdapat 18 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari perkara tersebut, tercatat 108 korban.
Angka itu memperlihatkan bahwa persoalan perdagangan orang bukan sekadar pelanggaran administrasi keberangkatan tenaga kerja. Di baliknya terdapat potensi eksploitasi manusia yang melibatkan jaringan perekrut, penyalur, hingga pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kerentanan calon pekerja migran.
Dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO pada 13–19 November 2026, jajaran Polda Kaltara bersama polres di wilayah hukumnya meningkatkan pengawasan, penyelidikan, serta sosialisasi pencegahan.
Salah satu pengungkapan terjadi di Kabupaten Nunukan. Berawal dari informasi dugaan penampungan calon pekerja migran Indonesia, Polres Nunukan meningkatkan penyelidikan hingga menerbitkan laporan polisi pada 13 November 2026.
Dalam perkara tersebut, satu orang pelaku diamankan dan ditahan. Polisi juga mengidentifikasi dua korban yang diduga hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur nonprosedural.
Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul dugaan tindak pidana. Polda Kaltara juga melakukan pemantauan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.
Di Kabupaten Bulungan, Polresta Bulungan melakukan penyelidikan terhadap pekerja di sejumlah tempat hiburan malam, termasuk Buzz dan B Space, untuk memastikan tidak terdapat pekerja di bawah umur. Hasil pemeriksaan yang tercatat dalam laporan KRYD menyatakan tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Sementara itu, kegiatan pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi. Polres Nunukan tercatat menggelar kegiatan edukasi dengan melibatkan 100 peserta pada 14 November dan 150 peserta pada 16 November 2026. Polresta Bulungan juga melaksanakan sosialisasi melalui DPPPAPKB Kabupaten Bulungan dengan melibatkan 40 peserta.
Pengawasan turut menjangkau wilayah lain. Polsek Nunukan melakukan pemantauan di kawasan Pelabuhan Tunon Taka. Polres Tana Tidung juga melaksanakan pemantauan keberangkatan penumpang di Pelabuhan Sesayap Hilir.
Meski sebagian besar kegiatan pemantauan tidak menemukan indikasi TPPO, pengawasan jalur keberangkatan tetap menjadi bagian penting dalam mencegah perdagangan orang.
Tantangannya bukan hanya menemukan pelaku, tetapi juga memutus mata rantai perekrutan dan pengiriman calon pekerja migran secara ilegal sebelum mereka menjadi korban eksploitasi.
Di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara, pencegahan membutuhkan pengawasan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat, serta koordinasi lintas instansi.
Sebab, satu keberangkatan nonprosedural yang luput dari pengawasan dapat membuka jalan bagi praktik perdagangan manusia.
Data 108 korban sepanjang Januari hingga November 2026 menjadi pengingat bahwa penanganan TPPO tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku. Perlindungan terhadap korban dan pencegahan sejak tahap perekrutan harus menjadi perhatian utama.(Bli)





