PUBLIKA TANJUNG SELOR – Dalam forum rapat DPRD Kabupaten Bulungan, perwakilan dari Fraksi PDI Perjuangan, di antaranya Rozana bin Serang, Abdul Halim Perkasa, dan Mendan Anye, menyampaikan aspirasi dan pandangannya terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh PDAM Danum Benuanta, khususnya pada golongan pelanggan rumah tangga dengan kategori R2 dan R3 kepada Publika.
Fraksi PDIP menegaskan pentingnya peninjauan ulang atau kajian mendalam terkait tarif yang saat ini berlaku agar dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penentuan tarif berdasarkan kelas rumah atau bangunan (R1, R2, R3, R4) harus mempertimbangkan realitas masyarakat yang ada. Contohnya, sebuah rumah bertingkat dua seharusnya masuk dalam golongan tarif yang tepat, yakni R2 atau R3,” ucap Rozana.
Namun, persoalannya adalah data terhadap kepemilikan dan bentuk bangunan tersebut belum tentu akurat. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menerapkan tarif yang adil dan tidak memberatkan.
“Karena dalam satu bangunan bisa terdapat berbagai status kepemilikan, ada yang benar-benar milik pribadi, ada milik perusahaan seperti bank, atau mungkin merupakan warisan keluarga,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi keuangan masyarakat yang sedang tidak menentu. Mereka mengingatkan bahwa tarif air yang terlalu tinggi akan sangat berdampak pada efisiensi anggaran rumah tangga masyarakat.
“Situasi keuangan masyarakat kita sekarang ini sangat sulit. Kita tidak bisa langsung melihat itu hanya dari segi fisik bangunan. Masyarakat yang memiliki rumah besar atau gedung bukan berarti secara finansial mereka dalam kondisi yang kuat,” ungkapnya.
Pemerintah daerah untuk lebih sensitif dan cermat dalam menetapkan tarif yang berkeadilan serta mampu menjaga daya beli masyarakat kecil dan menengah agar tidak tertekan secara ekonomi.
“Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah bersama PDAM agar meningkatkan akurasi data pelanggan dan transparansi dalam menetapkan golongan tarif. Hal ini termasuk melakukan verifikasi sumber air, jenis bangunan, serta status kepemilikan,” terangnya.
Dengan demikian, kebijakan tarif dapat lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu, Fraksi PDIP berharap adanya mekanisme pengaduan yang lebih mudah dan responsif agar warga dapat menyampaikan keluhan jika merasa keberatan dengan tarif yang mereka terima.
“Perlu dilakukan peninjauan dan kajian ulang tarif air khususnya pada golongan R2 dan R3 dengan memperhatikan data akurat mengenai kepemilikan dan kondisi bangunan pelanggan,” paparnya. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat agar tarif air tidak memberatkan dan tetap mendukung efisiensi penggunaan anggaran rumah tangga.
“Mendorong adanya transparansi dan komunikasi yang baik antara PDAM, oemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses penetapan tarif air, Lalu ada penguatan mekanisme pengaduan serta fasilitas penyesuaian tarif bagi pelanggan yang mengalami kesulitan finansial atau terdapat ketidaksesuaian golongan tarif.
Fraksi PDIP menegaskan bahwa kebijakan tarif air bersih yang adil dan berkesinambungan haruslah menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.
“Melalui kajian menyeluruh dan dialog terbuka, diharapkan kebijakan tarif dapat diterima secara luas dan mampu mendukung kelangsungan pelayanan air bersih secara optimal untuk semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: I Made Wahyu Rahadia
