TANJUNG SELOR, – DPRD Kabupaten Bulungan melalui Komisi I melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan usai menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun 2025.
Sorotan itu disampaikan dalam penyerahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah pada Senin (11/5), dengan fokus pada persoalan pendidikan, infrastruktur hingga layanan kesehatan yang dinilai belum maksimal.
Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang menegaskan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah.
“Rekomendasi kita itu terkait persoalan pendidikan dan infrastruktur jalan yang masih perlu diperhatikan pemerintah, sebab ini kebutuhan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” tegas Rozana, Selasa (12/5).
Salah satu catatan serius DPRD yakni rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pendidikan sekolah dasar yang hanya mencapai 28,61 persen.
Tak hanya itu, Komisi I juga menemukan masih ada sekolah yang belum memiliki pagar pengaman. Fasilitas di SMP Negeri 2 Tanjung Selor juga dinilai belum memadai karena masih kekurangan ruang guru, perpustakaan hingga laboratorium.
“Masih banyak persoalan pendidikan yang harus dibenahi agar proses belajar mengajar bisa berjalan maksimal dan aman bagi siswa maupun guru,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti kondisi jalan penghubung antar kecamatan dan desa yang belum layak. Perbaikan akses jalan dari Tanjung Selor menuju Peso diminta segera direalisasikan.
Selain itu, peningkatan jalan menuju Tanah Kuning serta pembangunan jembatan di Desa Sajau Hilir juga didorong agar segera dituntaskan.
“Jalan dan jembatan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, sehingga harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Komisi I juga meminta pembangunan RSUD Pratama Bunyu tetap dilanjutkan serta pelayanan Puskesmas Bunyu dioptimalkan demi memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di Pulau Bunyu.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah daerah,” tutup Rozana. (MD)
