PUBLIKA.CO.ID.TARAKAN – Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Pusat Studi Kepolisian Berbasis Riset Kolaboratif dalam Mendukung Transformasi Kultur Polri, Deteksi Dini Kerawanan Kriminalitas, Konflik Sosial-Ekonomi dan Tantangan Investasi Berkelanjutan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara”, Selasa, 23 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung Rektorat Lantai 4 UBT itu dihadiri Wakapolda Kalimantan Utara, Rektor UBT, pejabat utama Polda Kaltara dan Polres Tarakan, akademisi, perwakilan pemerintah daerah se-Kaltara, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, serta mahasiswa.
Dalam paparannya, Karo SDM Polda Kaltara Kombes Pol. Warsono mengatakan tantangan keamanan saat ini tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional, tetapi juga berkembang menjadi ancaman siber, penyebaran hoaks, polarisasi sosial, hingga kejahatan lintas negara.
Menurut dia, kondisi tersebut menuntut Polri memiliki kemampuan prediktif dan antisipatif melalui transformasi kultur organisasi. Empat pilar yang menjadi fondasi Polri masa depan adalah budaya integritas, budaya prediktif, budaya adaptif, dan budaya kolaboratif.
“Kaltara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain, dekat dengan Ibu Kota Nusantara, serta memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Karena itu, Polri harus mampu mengambil keputusan berbasis analitik, memperkuat sinergi lintas sektor, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan,” ujar Warsono.
Dekan Fakultas Hukum UBT, Dr. Syafruddin, menekankan pentingnya peran pusat studi kepolisian sebagai lembaga riset, pengkajian kebijakan, dan pendidikan. Ia menilai pendekatan hukum adat dan kearifan lokal perlu diperkuat dalam pendidikan kepolisian untuk mendukung penyelesaian masalah sosial di masyarakat.
“Riset yang dilakukan perguruan tinggi harus mampu menyentuh kebijakan operasional dan praktik di lapangan, termasuk mendukung tugas Bhabinkamtibmas,” katanya.
Sementara itu, KBO Badan Intelijen Daerah (Binda) Kaltara Kolonel Kav Andi Wijaya menjelaskan posisi geografis Kaltara yang strategis membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi. Namun, wilayah perbatasan juga menghadapi sejumlah tantangan seperti aktivitas lintas batas ilegal, keterbatasan infrastruktur, dan tingginya mobilitas pekerja migran.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat atau konsep Quadruple Helix menjadi kunci dalam memperkuat deteksi dini kerawanan sosial serta menjaga stabilitas daerah.
Dalam sesi diskusi, Ketua BEM UBT Muhammad Ariandy Fahreza menanyakan langkah Polri meningkatkan kepercayaan publik. Menanggapi hal itu, Warsono mengatakan Polri terus melakukan pembenahan melalui rekrutmen sumber daya manusia yang unggul, peningkatan profesionalisme dan integritas personel, pelayanan publik berbasis teknologi, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
FGD yang berlangsung hingga pukul 12.20 Wita tersebut menghasilkan berbagai masukan mengenai penguatan riset kolaboratif sebagai dasar perumusan kebijakan keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, dan iklim investasi yang berkelanjutan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
