PUBLIKA BULUNGAN – Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan menggelar kegiatan Pembinaan Ketersediaan Obat Kabupaten melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas sebagai upaya memperkuat sistem perencanaan dan menjamin ketersediaan obat esensial bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, para kepala bidang, kepala subbagian, kepala UPT, penanggung jawab apotek dan toko obat se-Kabupaten Bulungan, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan drg. Imam Sujono Dalam sambutannya disampaikan bahwa transformasi pelayanan kesehatan primer menempatkan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Karena itu, ketersediaan obat, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan harus dipastikan selalu terpenuhi guna mendukung pelayanan yang berkualitas.
Dinas Kesehatan menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan nasional. RKO wajib disusun setiap tahun oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai petunjuk teknis yang berlaku dan menjadi dasar pengadaan obat di setiap daerah.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan obat esensial dan alat kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
Melalui agenda Transformasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga terus memperkuat rantai pasok obat nasional. Perencanaan kebutuhan obat yang akurat dinilai mampu mencegah kekosongan maupun kelebihan stok, sekaligus mendukung industri farmasi dalam menyiapkan produksi sesuai kebutuhan.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaporan RKO. Beberapa di antaranya adalah keterlambatan pelaporan dari puskesmas, kesalahan pengisian data obat dan BMHP, data yang belum lengkap, hingga rendahnya realisasi pengadaan berdasarkan RKO.
Selain itu, sejumlah faktor lain seperti keterbatasan sumber daya manusia, prosedur yang belum berjalan optimal, kendala aplikasi e-Monev Obat, belum terintegrasinya data, serta keterbatasan anggaran juga menjadi perhatian dalam pembinaan tersebut.
Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta dari puskesmas dan 2 peserta dari Instalasi Pengelolaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (IPFPK). Melalui evaluasi dan pembinaan ini, seluruh peserta diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan dan pelaporan RKO sehingga ketersediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Bulungan dapat terjaga secara optimal.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan berharap hasil kegiatan ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan, memperkuat perencanaan kebutuhan obat, serta mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Reporter: Bli Made
