PUBLIKA TANJUNG SELOR – Kebijakan anggaran pemerintah pusat kembali menjadi sorotan setelah muncul pernyataan mengenai penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 24,7 persen dalam APBN 2026.
Jika Benar Penurunan TKD dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
TKD merupakan salah satu sumber penting pendanaan pemerintah daerah yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, serta Dana Keistimewaan.
Kekhawatiran muncul karena berkurangnya transfer dari pusat dapat mempersempit ruang fiskal daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga kemampuan daerah memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan.
Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan semangat reformasi yang salah satunya mendorong penguatan otonomi daerah.
Pihak yang mengkritisi kebijakan ini mempertanyakan alasan pemerintah melakukan pengurangan TKD. Jika sebelumnya efisiensi menjadi salah satu alasan pengurangan anggaran, publik kini mempertanyakan dasar kebijakan tersebut dalam APBN 2026.
Peran anggota DPR dan DPD sebagai wakil daerah turut menjadi perhatian. Mereka dinilai memiliki posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan daerah dalam pembahasan kebijakan fiskal nasional.
Sorotan juga muncul terhadap besarnya kebutuhan anggaran untuk sejumlah program pemerintah pusat, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kritik terhadap program tersebut antara lain berkaitan dengan besarnya kebutuhan anggaran, tata kelola serta efektivitas pelaksanaannya.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan pelayanan publik dan pembangunan dengan ruang fiskal yang tersedia.
Karena itu, kebijakan transfer ke daerah menjadi isu penting dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Publik pun menunggu penjelasan pemerintah mengenai besaran sebenarnya penurunan TKD pada APBN 2026, alasan kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penulis: I Made Wahyu Rahadia
