PUBLIKA PADANG – Upaya memulihkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan ekstremisme dan perundungan (bullying) mendapat perhatian serius dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
Kepada Media Publika, Kapolda Sumbar Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., menegaskan penanganan terhadap anak korban tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan hukum.
Menurutnya, proses pemulihan harus dilakukan secara humanis, melibatkan berbagai pihak, serta memperhatikan kondisi psikologis, sosial hingga masa depan pendidikan anak.
Hal tersebut disampaikan Djati saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstrimisme” di Hotel Santika Premiere, Kota Padang, Rabu (16/9/2026).
Di hadapan peserta FGD, Djati menyinggung berbagai fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa yang dalam sejumlah kasus berujung pada kekerasan dan perusakan.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pentingnya membangun mekanisme pencegahan sekaligus pemulihan yang melibatkan banyak sektor.
“Pada pagi hari ini, semoga kegiatan ini akan semakin memperkuat penanganan terhadap anak-anak kita, korban ekstremisme dan beberapa fenomena lain yang juga terjadi di beberapa daerah,” ujar Djati.
Ia juga membuka ruang agar pola rehabilitasi secara humanis yang telah dilakukan di Sumatera Barat dapat menjadi bahan pengembangan konsep penanganan di tingkat kepolisian secara lebih luas.
“Apakah ini juga akan menjadi satu konsep yang nantinya jajaran kepolisian di tingkat pusat akan melakukan hal yang sama terhadap proses rehabilitasi yang dilakukan secara humanis?” katanya.
Menurut Djati, sejumlah langkah pemulihan yang dilakukan di Sumatera Barat telah berjalan lebih dahulu dibandingkan beberapa daerah lainnya.
Dalam forum tersebut, Djati juga memberikan apresiasi kepada tim gabungan serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelamatan dan pemulihan anak-anak korban perundungan.
Ia mengungkapkan, hasil diskusi dengan sejumlah tokoh masyarakat dan rektor perguruan tinggi di Sumatera Barat menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pengaruh media sosial dan tekanan dalam hubungan sosial.
“Untuk itu saya selaku Kapolda Sumatera Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang sudah melakukan penyelamatan, yang mengembalikan, merehabilitasi anak kita yang tadinya menjadi korban, yang diakibatkan oleh faktor kejadian perundungan,” ujar Djati.
Menurut dia, pemulihan tidak berhenti setelah anak berhasil diselamatkan dari situasi yang dialaminya, Anak-anak tersebut juga perlu mendapatkan kesempatan untuk kembali membangun masa depan.
Salah satu kisah yang disampaikan Djati adalah seorang anak korban yang memiliki kemampuan akademik tinggi, tetapi harus menghadapi keterbatasan ekonomi keluarga.
Setelah kondisi anak tersebut disampaikan kepada salah satu rektor perguruan tinggi di Sumatera Barat, muncul dukungan konkret berupa beasiswa penuh.
“Yang bersangkutan memiliki kecerdasan yang lebih daripada anak-anak yang lain, sehingga ada salah satu rektor memberikan beasiswa kepada anak tersebut,” ungkapnya.
Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa pemulihan anak korban kekerasan membutuhkan lebih dari sekadar penanganan sesaat.
Dukungan pendidikan, lingkungan sosial yang aman, pendampingan serta kolaborasi antara kepolisian, pemerintah, akademisi dan masyarakat menjadi bagian penting untuk membantu anak kembali bangkit.
Melalui FGD tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat merumuskan blueprint mekanisme pemulihan psikologis dan sosial yang berkelanjutan bagi anak-anak korban jaringan kekerasan ekstremisme.
Langkah itu diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan yang telah terjadi, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan agar anak-anak memiliki ruang yang aman untuk tumbuh dan melanjutkan masa depannya Pungkas Djati.
Reporter Bli Made
