TARAKAN– Pelaporan pengawasan secara berkala dan teliti merupakan langkah yang penting untuk menghindari ancaman pidana akibat kelalaian. Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Kaltara, Fadliansyah dalam kegiatan rapat kerja teknis validasi data pengawasan kampanye dan dana kampanye di Hotel Lotus Tarakan, Sabtu (2/11/2024).
Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang transparan dan akuntabel merupakan fokus utama Bawaslu Kaltara.
“Apabila kita mengabaikan pelaporan pengawasan, maka kita harus siap menghadapi konsekuensi pidana,” ungkap Fadliansyah, Senin , Sabtu (2/11/2024).
Untuk itu, Bawaslu Kaltara memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu RI. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) merupakandokumen yang sangat penting dalam mengevaluasi kualitas pengawasan yang dilakukan.
“Saya menekankan bahwa LHP harus disusun secara komprehensif. LHP berperan sebagai instrumen krusial yang menjadi penentu adanya pelanggaran atau tidak selama tahapan pemilu atau pemilihan. Dengan keberadaan instrumen tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi perdebatan terkait adanya pelanggaran yang mungkin timbul,” harapnya.
Sebagai upaya evaluasi dan penyempurnaan, Bawaslu Kaltara berencana untuk melakukan review dalam waktu dekat guna memperbaharui data pengawasan dan menyesuaikannya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Mereka juga akan mempertimbangkan saran untuk mendokumentasikan dengan baik setiap tahapan pelaksanaan kampanye, agar dapat mencerminkan secara menyeluruh seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan. Bawaslu Kaltara menilai bahwa pengambilan dokumentasi saat ini belum sepenuhnya menggambarkan peristiwa secara menyeluruh, dan menegaskan pentingnya adanya koordinasi yang optimal antara pengawas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
“Hingga saat ini, laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu RI telah dinilai teratur dan sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan kampanye, kami mengharapkan agar semua laporan dan dokumentasi dapat tersusun dengan baik guna mendukung suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan 2024,” tutupnya. (rdk)
