TANJUNG SELOR-Polda Kaltara mengadakan apel gelar pasukan di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, pada hari Minggu (24/11/2024), menandai dimulainya Operasi Mantap Praja Kayan 2024.
Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menyampaikan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Kaltara termasuk dalam delapan provinsi dengan tingkat kerawanan rendah dalam Pemilu 2024. Hal ini menegaskan bahwa Bumi Benuanta berada pada kategori keamanan yang baik dalam pelaksanaan Pemilu.
Meskipun demikian, Hary menekankan perlunya mempertahankan tingkat keamanan yang telah baik ini dan tidak meremehkan potensi kerawanan yang ada. Dalam upaya pengamanan, kesiapsiagaan harus dipertahankan pada level tertinggi guna memastikan situasi tetap kondusif. Menurut data KPU, Kaltara memiliki 518.612 jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) dengan 1.364 tempat pemungutan suara (TPS). Dari jumlah tersebut, terdapat 1.017 TPS kurang rawan, 248 TPS rawan, 99 TPS sangat rawan, dan 5 TPS khusus.
Karenanya, diperlukan upaya pengamanan yang teukur, profesional, dan optimal di setiap TPS, terutama di TPS yang dianggap rawan dan sangat rawan. Sejalan dengan arahan Presiden yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas kamtibmas sebagai dasar utama pembangunan nasional,
Hary mengingatkan seluruh personel dan stakeholder untuk menjunjung tinggi netralitas, profesionalisme, dan sinergitas.
Beliau menegaskan bahwa netralitas polri dalam pilkada adalah prinsip yang sangat penting. Kita harus memastikan bahwa kehadiran kita memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Hary berharap agar masyarakat dan semua pihak terkait, termasuk penyelenggara dan pengawas pilkada, untuk selalu memegang teguh prinsip keadilan, integritas, dan transparansi. Tanpa dukungan aktif dari semua pihak, penyelenggaraan pilkada yang aman dan damai tidak akan tercapai.
Selanjutnya, Hary mengajak seluruh jajaran TNI, Pemda, dan masyarakat untuk meningkatkan sinergi guna menjaga stabilitas keamanan dalam pelaksanaan Pilkada. Sinergi antara TNI/Polri, pemerintah, dan masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam pengamanan. Beliau menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi ego sektoral, karena kesuksesan adalah hasil dari kerjasama bersama. (Rdk)
